Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dalam program DP Rp 0, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memberikan bantuan dalam bentuk talangan uang muka sehingga uang muka yang harus ditanggung konsumen menjadi Rp 0.
Ini karena banyak orang salah paham bahwa Pemprov akan memberikan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 5%. Jadi, banyak yang mengira jika bunganya 10%, pemerintah akan subsidi 5% nya. Banyak yang mengira 5% tersebut akan diambil oleh Pemprov. Subsidinya hanya di down payment (DP) nya saja dan pemohon KPR harus membayar bunga tersebut.
Meski bunga KPR tidak disubsidi, masyarakat tetap akan mendapatkan keringanan bunga KPR hingga 5% karena sudah terlebih dahulu disubsidi oleh pemerintah pusat lewat program fasilitas likuiditas pembayaran pemerintah (FLPP).
Pemprov DKI masih belum menentukan bank yang terlibat dalam program rumah DP Rp 0. Bank tersebut akan dibangun dan ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pemprov DKI juka tengah membuat aturan mengenai rumah DP Rp 0 dan membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempersiapkan program tersebut.
Selain itu, Pemprov DKI juga menegaskan bahwa biaya iuran pengelolaan dan perawatan rusun juga ditanggung sepenuhnya oleh penghuni. Pemprov DKI juga akan menyerahkan pengelolaan rusun sepenuhnya kepada penghuni. Penghuni yang akan menentukan harga IPL, membetulkan yang rusak, dll. Pemprov DKI hanya bertanggung jawab pada pembangunan, bukan pengelolaan.
Sebagai informasi, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mengalokasikan uang Rp 200 miliar untuk membangun empat tower rusunami yang termasuk dalam program rumah DP Rp 0 ini. Rusunami tersebut tengah dibangun di lahan milik Pemprov DKI. Nantinya, konsumen akan mendapatkan SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun), surat kepemilikan bangunan gedung.
Baca juga: Ini Penampakan Rumah DP 0 Persen di Klapa Village
Sumber: Detik Finance