Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 adalah sebesar 389,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.528 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). Utang luar negeri Indonesia ini tumbuh lebih tinggi dibanding Maret 2019. Dan angka ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perkembangannya saat ini?

Sebelumnya, Apa itu Utang Luar Negeri?

Utang eksternal atau utang luar negeri adalah bagian dari utang suatu negara yang dipinjam dari pemberi pinjaman asing termasuk bank komersial, pemerintah atau lembaga keuangan internasional. Pinjaman ini, termasuk bunga, biasanya harus dibayar dalam mata uang di mana pinjaman itu dibuat. Untuk mendapatkan mata uang yang dibutuhkan, negara peminjam dapat menjual dan mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman.

Baca juga: Perkembangan Rencana Target Sejuta Rumah Indonesia

Utang Luar Negeri Indonesia

Krisis Utang dan Gagal Bayar

Krisis utang dapat terjadi jika suatu negara dengan ekonomi lemah tidak mampu membayar utang luar negeri karena ketidakmampuan untuk memproduksi dan menjual barang dan menghasilkan keuntungan. Dana Moneter Internasional (IMF) adalah salah satu lembaga yang melacak utang luar negeri negara tersebut. Bank Dunia menerbitkan laporan triwulanan tentang statistik utang luar negeri.

Jika suatu negara tidak dapat atau menolak untuk membayar utang luar negerinya, dikatakan negara tersebut mengalami gagal bayar. Hal ini dapat menyebabkan pemberi pinjaman menahan rilis aset masa depan yang mungkin dibutuhkan oleh negara peminjam. Contoh seperti itu dapat memiliki efek bergulir, di mana mata uang peminjam runtuh dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan terhenti.

Utang Luar Negeri Indonesia Saat Ini

Dijelaskan oleh BI, meningkatnya posisi ULN ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS.

Lambatnya ULN dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senilai 0,4 miliar dollar AS, akibat ketidakpastian di pasar keuangan global. Selain itu, perkembangannya dipengaruhi oleh pengelolaan ULN yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada beberapa sektor produktif, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Meski utang luar negeri Indonesia meningkat mencapai 8,7 persen dibanding bulan Maret 2019, BI mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat. BI juga menegaskan, pihaknya dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Baca juga: Perencanaan Pengembangan Kota Metropolitan Baru dari 10 Wilayah

Sejarah dan Posisi Utang Luar Negeri Indonesia

Sejak krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia terus menerus dibelit oleh utang. Kurang lebih separuh dari anggaran negara adalah untuk pembayaran utang.

Sejak krisis, angka kemiskinan dan pengangguran juga masih tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia (BPS) bahwa 17,7 persen atau 39 juta, penduduk Indonesia tergolong ke dalam kategori penduduk miskin. Pengangguran adalah sebanyak 10,4 persen.

Source: Kompas Money, Detik Finance, Investopedia