Pada artikel kami sebelumnya dengan judul Undang Undang Arsitek Telah Diresmikan, diketahui bahwa pemerintah telah meresmikan UU Arsitek yang terdiri dari 11 bab dan 45 pasal. Undang-Undang ini dikeluarkan agar arsitek bisa memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.

Selain itu, diharapkan keterlibatan arsitek tersebut bisa memajukan pembangunan di Indonesia dan menunjukkan karakter dan identitas bangsa agar dapat melestarikan dan menjaga budaya lokal dalam setiap perancangan fisik bangunan di segala bidang.

UU Arsitek ini nantinya akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi profesional arsitek dan masyarakat pengguna jasa arsitek tersebut. Arsitek dituntut untuk lebih bertanggungjawab terhadap karyanya, menjaga mutu karya nya dan meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Dengan adanya undang-undang ini, arsitek juga dapat dipidana jika terjadi kesalahan arsitektur.

UU ini mirip dengan UU profesi lain, seperti UU Kedokteran. Sebagai upaya menjamin kompetensi arsitek, maka diperlukan standardisasi profesi arsitek yang mencakup standar pendidikan, program profesi, dan standar kinerja arsitek.

Selain itu, UU Arsitek juga mengatur kerja sama antara arsitek lokal dan arsitek asing yang bekerja di Indonesia. Yang menjadi penanggung jawab nantinya adalah arsitek lokal, bukan arsitek asing.

Ketika UU Arsitek sudah diterbitkan, SKA Arsitek yang sebelumnya telah diterbitkan akan otomatis berubah menjadi STRA yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek. Arsitek yang baru akan mengajukan STRA harus menyerahkan lampiran ijazah S1 Arsitekur dan transkrip, terlebih dahulu mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 tahun di biro arsitek, mengikuti penataran kode etik dan tata Laku Profesi Arsitek minimum 2 kali penataran Strata dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi arsitek, melunasi iuran anggota biasa sampai dengan tahun berjalan dan bersedia di wawancara

Sumber: Situs Resmi IAI, Housing Estate

Undang Undang Arsitek (UU) akhirnya disahkan oleh DPR setelah diusulkan dan ditetapkan dalam bentuk RUU Arsitek pada 17 Maret 2016. Melalui Surat R31/Pres/05/16 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2016, Presiden telah menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membahas RUU arsitek dengan DPR RI

Pada rapat kerja 10 Juli lalu, semua fraksi DPR menyepakati naskah undang undang arsitek sehingga dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang dijadwalkan pada tanggal 11 Juli. RUU ini diharapkan akan membantu peningkatan kompetensi dan memberi penguatan sumber daya arsitek dalam menghadapi persaingan global.

Artinya, persyaratan praktek arsitek harus dilakukan melalui uji kompetensi agar bisa mendapatkan surat keterangan kompetensi. Ini untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dan memberi pengakuan kepada organisasi profesi yang mandiri dan independen agar memiliki jaringan dan diakui oleh organisasi profesi serupa, baik regional maupun internasional.

Selain itu, RUU arsitek ini juga sebagai kode etik profesi  sebagai pedoman dan landasan tingkah laku untuk menjamin kelayakan dan kepatutan praktik.

Undang Undang Arsitek diresmikan

Pemerintah Akan Membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI)

Setelah Undang Undang Arsitek diresmikan, pemerintah juga akan segera membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI). Ini untuk menjaga profesionalisme dan kompetensi di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa DAI akan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam pelaksanaannya.

Tugas DAI nantinya meliputi sertifikasi dan registrasi arsitek sebelum terjun ke lapangan. Pembentukan ini karena ada kekhawatiran jika sertifikasi dan registrasi dilakukan oleh IAI, seperti misalnya untu kepentingan bisnis atau politik di tubuh IAI. Hal ini tentu bisa berpengaruh terhadap proses sertifikasi. Karena itulah DAI dianggap pihak netral dalam menentukan apakah arsitek layak disertifikasi.

Baca juga: Tips Tinggal di Tempat Kecil Dari Arsitek dan Desainer Interior New York