Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahap dua. Program ini ditujukan untuk masyarakat urban dengan pendapatan Rp 4,5 juta sampai Rp 7 juta yang sulit mendapatkan subsidi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjawab usulan ini dengan janjinya yang akan membahasnya pada sidang kabinet kerja karena dampaknya tidak hanya di Kementrian PUPR saja.

Basuki menyetujui bahwa banyak pekerja di perkotaan yang memiliki gaji cukup tinggi, tetapi tidak bisa membeli rumah karena harganya yang semakin tinggi. Tapi, hal ini tidak harus dipertimbangkan karena resikonya cukup besar. Banyak konsekuensi mulai dari arus perpajakan dan juga daya beli masyarakat. Selain itu, tahap kedua ini termasuk untuk kelas menengah, tidak sama dengan sasaran MBR.

Sebagai informasi, Kementrian PUPR akan merencanakan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun untuk skema FLPP untuk tahun depan, lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya Rp 9,2 triliun. Untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) naik dari tahun 2016 sebesar Rp 2,2 triliun menjadi Rp 3,7 triliun.

Untuk skema Bantuan Uang Muka (BUM) tahun 2016 Rp 1,2 triliun menjadi Rp 2,2 triliun untuk tahun 2017. Target rumah yang dibiayai pada tahun 2017 adalah 375.000 unit dengan skema FLPP 225.000 unit rumah dengan skema SSB dan 550.000 unit rumah dengan skema BUM.

Ingin jual, beli, atau sewa apartemen? Buka Rukamen

Sumber: Kompas Properti