Dengan adanya tiga proyek sekaligus di ruas tol Cikampek, yaitu proyek LRT, tol susun Cikampek, dan kereta cepat mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar Bekasi, Jawa Barat semakin padat. Karena itulah pemerintah menghimbau beberapa alternatif bagi masyarakat agar tidak terjebak kemacetan. Salah satunya adalah himbauan untuk menggunakan transportasi umum atau menggunakan jalan arteri.

Tapi, ada cara lain yang akan dicoba pemerintah, salah satunya adalah menerapkan sistem ganjil genap di tol Cikampek, Kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengatakan bahwa uji coba tersebut akan dimulai akhir bulan ini.

Penerapan ganjil genap di tol Cikampek dimulai dari Tol Bekasi Barat hingga keluar tol Semanggi dan sebaliknya. Skema penerapannya akan sama dengan yang diberlakukan di ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin, yaitu hanya pada jam-jam sibuk (pagi dan sore).
Baca juga: Informasi Aturan Ganjil Genap Jakarta

Ganjil Genap di tol Cikampek

Diharapkan dengan penerapan sistem ganjil genap di tol cikampek ini, 50% kendaraan pribadi akan beralih ke kendaraan umum. Sistem ini dinilai harus segera dilakukan bulan ini dengan waktu sosialisasi uji coba selama seminggu.

Selain sistem ganjil-genap, salah satu cara untuk mengurangi kemacetan adalah dengan mengalihkan kendaraan golongan II dan III menuju ke jalan non-tol. Tapi belum dijelaskan lebih lanjut, jalan non-tol mana yang akan dijadikan rute tersebut.

Selanjutnya lagi, pemerintah juga akan merencanakan rekayasa lalu lintas dan penyediaan puluhan unit bus untuk warga Bekasi ke Jakarta, dan sebaliknya.

Rencananya, kebijakan sistem ganjil-genap ini juga akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan dan saat ini sedang dikaji BPTJ.

Sumber: Detik, Tribun News, dan Kompas

Seperti diketahui, bulan Agustus lalu di Jakarta menerapkan kebijakan plat ganjil-genap di jalan-jalan protokol Jakarta untuk menggantikan kebijakan ‘3-in-1’. Menurut Damantoro, Peneliti Kebijakan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), saat ini belum bisa dievaluasi  apakah kebijakan baru ini efektif atau tidak.

Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan tiga atau empat bulan untuk bisa dievaluasi, sama seperti kebijakan ‘3-in-1’ pada tahun 2004 lalu. Tapi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan evaluasi internal dengan menggunakan beberapa indikator.

Berdasarkan indikator tersebut, terdapat peningkatan kecepatan di koridor ganjil-genap karena penurunan volume kendaraan pribadi. Selain itu, ditemukan peningkatan jumlah penumpang koridor 1 Trans Jakarta.

Damantoro juga menambahkan bahwa kebijakan ini memiliki dua kemungkinan: dilanjutkan atau stagnan karena evaluasi yang ada menunjukkan bahwa tidak ada efek signifikan dalam mengurangi kemacetan di Jakarta (hanya 20%).

Konsep three-in-one lebih baik daripada kebijakan plat ganjil-genap?

Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, mengatakan bahwa menurutnya kebijakan three in one lebih baik dibandingkan pembatasan kebijakan nomor polisi (nopol) ganjil genap. Kenapa?

Menurutnya, konsep three in one mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan dengan tingkat okupansi lebih tinggi. Sebaliknya, kebijakan pembatasan kendaraan nomor polisi ganjil-genap tidak mempengaruhi perilaku masyarakat. Mereka hanya mengubah rute perjalanan, karena kebijakan ini hanya berlaku di empat rute jalanan yang sudah ditentukan, sehingga pengurangan kemacetan hanya di empat jalan tersebut (Jl. MH Thamrin, Jl Sudirman, Jl Rasuna Said, dan Jl.Gatot Soebroto).

Damantoro mengatakan bahwa tujuan Pemprov DKI menerapkan sistem ganjil-genap ini untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi sebagai persiapan penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Proses ini untuk adaptasi agar masyarakat mulai menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi.

Baca Informasi Aturan Ganjil Genap Jakarta di Blog Rukamen

Sumber: Kompas Properti