Pemerintah Indonesia sedang menjalankan program pembangunan sejuta rumah sejak akhir April 2015. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian layak bagi semua kalangan masyarakat. Program yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam membeli rumah, baik secara tunai maupun kredit.

Beberapa contoh kemudahan yang diberikan antara lain adalah pembebasan uang muka dan PPn, pemberian subsidi bunga kredit, serta tenor kredit mencapai 20 tahun. Semuanya ini juga didukung oleh pengembang, baik BUMN maupun pengembang swasta.

Selain disambut baik oleh kalangan masyarakat Indonesia, program sejuta rumah ini ternyata juga diminati oleh banyak negara lain. Negara-negara tetangga banyak yang meminta penjelasan tentang penyediaan rumah murah bagi masyarakat seperti yang sudah ada di Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata.

Diketahui bahwa dari 68 negara yang bergabung di FIABCI, Indonesia diperkirakan menjadi satu-satunya negara yang pemerintahnya membuat konsep rumah terjangkau dengan mengedepankan peran swasta di dalamnya. FIABCI adalah bahasa Prancis “Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers”, yang artinya adalah “Federasi Real Estat Internasional”.

Beberapa negara yang tertarik untuk mengikuti program affordable housing seperti di Indonesia antara lain adalah Mesir, Taiwan, dan Amerika Serikat (di state Hawaii).

Menurut Soelaeman, beberapa alasan banyak negara tertarik menerapkan program sejuta rumah adalah karena dengan rumah murah, banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah yang layak. Ini sangat menarik minat negara-negara, khususnya negara-negara berkembang.

Kedua, hanya Indonesia yang menyediakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan melakukan kolaborasi dengan swasta. Indonesia juga satu-satunya negara yang pemerintahnya mengedepankan regulasi dalam membangun rumah murah. Ini menjadi role model sehingga banyak yang tertarik.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Target Sejuta Rumah Tahun Ini

Sumber: Republika, Okezone

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah DP 0 persen rupiah yang berada di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur. Rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan tersebut berbentuk rumah susun milik (rusunami).

Dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) maka diharapkan program ini bisa dijangkau warga dengan penghasilan di bawah RP 7 juta. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program DP 0 rupiah ini.

Beberapa syarat tersebut antara lain: hanya untuk warga DKI dengan KTP DKO, telah menikah dan belum memiliki rumah, melampirkan surat keterangan dari lurah setempat yang menyatakan warga belum pernah memiliki rumah, dan berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI) agar bisa mencicil.

Nantinya akan ada dua tower yang dibangun di Klapa Village diatas lahan seluas 1,4 hektar. Pada tahap awal, akan dibangun satu menara dengan tinggi 2p lantai. Dalam satu menara tersebut akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sistem pembayaran yang digunakan adalah FLPP dimana pembiayaan perumahaan subsidi dari pemerintah ini bekerja sama dengan bank nasional yang menyediakan fasilitas tersebut. Suku bunga yang ditetapkan rendah dan flat (sama rata) selama masa cicilan, yaitu lima persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Berikut ini adalah  penampakan rumah contoh untuk hunian di Klapa Village tersebut. Dari pintu masuk, penghuni langsung melihat area ruang tamu yang terhubung dengan ruang makan dan dapur. Di samping dapur terdapat satu kamar mandi. Untuk tipe 21, terdapat satu kamar tidur.

Penampakan Rumah DP 0 Persen Klapa Village

Sumber Foto : Pemprov DKI Jakarta