Rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya telah lama direncanakan oleh pemerintah dengan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen. Bagaimana kabar terbaru rumah DP nol persen untuk PNS, TNI, dan Polri di Indonesia? Simak selengkapnya di sini.

Proyek Pemerintah

Pada tahun 2018, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah berupa rumah susun atau rumah tapak di lahan itu, tergantung dari areanya.

Sebelumnya, program rumah subsidi untuk ASN, TNI dan Polri mengalami hambatan terkait ketersediaan lahan. Sebagai solusinya, pemerintah akan membangun apartemen atau rumah susun. Pembangunan rumah susun ini khususnya akan dilakukan oleh pemerintah untuk ASN, anggota TNI dan Polri yang bekerja di daerah perkotaan. Sebab, pemerintah ingin membangun tempat tinggal yang tak jauh dengan tempat kerja para abdi negara.

Alternatifnya, lokasi rusun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum. Misal, kalau di Jakarta itu dengan KRL atau LRT. Dengan rumah DP nol persen, masa cicilan bisa dijalankan sampai 30 tahun. Ada juga pilihan pembayaran cicilan sampai usia pensiun maksimum 75 tahun, dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia adalah berusia maksimum 53 atau 55 tahun.

Baca juga: Contoh Sertifikat Rumah yang Harus Anda Ketahui

Rumah DP Nol Persen

Fasilitas BTN

Untuk mendorong program satu juta rumah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meningkatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka, yang diharapkan memudahkan dan membantu meningkatkan kesejahteraan para aparatur sipil negara (ASN).

Yang bisa mendapatkan rumah tanpa uang muka adalah PNS, TNI dan Polri yang pembayaran gajinya melalui BTN. Program ini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit.

BTN juga menawarkan tenor KPR maksimal hingga 30 tahun. Sementara, tenor Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) ditawarkan sampai dengan maksimal 20 tahun. Promo yang menarik juga ditawarkan bagi segmen menengah ke bawah yang berminat untuk memiliki rumah subsidi. Gimmick marketing yang ditawarkan antara lain terbebas dari biaya administrasi, biaya provisi jika mengajukan fasilitas KPR BTN subsidi selama pameran berlangsung.

Para calon nasabah juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas KPR meskipun berusia 18 tahun. Syaratnya, calon debitur muda ini sudah bekerja selama minimal 1 tahun dengan pendapatan tetap dan payroll di Bank BTN. Persyaratan lain yakni instansi tempatnya bekerja sudah menjalin perjanjian kerjasama dengan Bank BTN. Sehingga, nasabah dapat mendapatkan rekomendasi dari perusahaannya untuk mengajukan KPR ke Bank BTN.

Pengembang Sebut DP 0 Persen Tak Cocok untuk Rumah PNS

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menilai skema pembiayaan uang muka nol persen tak cocok untuk diterapkan dalam program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Menurut Junaidi, pemerintah mestinya menggunakan skema pembayaran dengan angsuran ringan untuk pembiayaan rumah bagi mereka.

DP 0 persen tak lebih dari gimmick atau cara untuk menarik calon konsumen semata. Pasalnya, meski disebut rumah DP nol persen, uang muka itu tetap dibebankan pada skema angsuran.

Padahal, menurut Junaidi, sekali pun pemerintah membebankan DP satu persen, biayanya masih akan ringan bagi ASN, TNI, maupun Polri yang akan menempati rumah tersebut.

Namun, terlepas dari hal tersebut, Junaidi mendukung penuh program pemerintah untuk menyediakan rumah tersebut.

Source: Finance Detik, Nasional Kompas, CNN Indonesia

Baca juga: PPh Rumah Mewah Dipangkas, Selanjutnya Apa?