Melambungnya harga rumah belakangan ini membuat banyak masyarakat gelisah. Bagi yang mempunyai impian untuk memiliki properti tempat tinggal seperti apartemen atau rumah mungkin harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan dana awal untuk membayar biaya down payment, booking fee, cicilan awal dan biaya-biaya lainnya. Tetapi apakah Anda pernah mendengar program rumah DP 0 rupiah yang sedang dilaksanakan oleh Anies Baswedan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan lebih mudah dan murah? Jika iya, berikut kami rangkum perkembangannya hingga saat ini.

Berita Terbaru Program Ini

Program rumah tanpa DP sudah ada sejak awal tahun 2018 setelah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tahun 2017. Perkembangan terbarunya, pada hari Rabu, 17 Oktober 2018, Baswedan menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki penghasilan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan pencicilan rumah. Dengan perkiraan ini, kriteria ini jatuh kepada penduduk dengan penghasilan antara IDR 4 – 7 juta setiap bulannya. Jika di bawah itu, takutnya pengalokasian maksimal 30% dari penghasilan orang tersebut akan habis untuk membayar cicilan rumah saja, sementara kebutuhan hidup yang lain tidak terpenuhi. Silakan baca lebih lanjut mengenai program ini di Yang Wajib Diketahui Tentang Rumah DP Rp 0.

Pada hari Selasa, 12 Oktober 2018 yang lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program rumah DP Rp 0 di Pondok Klapa, Jakarta Timur, di mana pembayaran DP akan disubsidi maksimal 20% dari harga unit. Dengan skema cicilan yang telah disiapkan dengan program dan tenor tertentu, diharapkan hal ini dapat membantu mengendalikan kenaikan harga properti yang biasanya kurang terkontrol dikarenakan pendominasian pembangunan hunian oleh pengembang swasta. Jika Anda ingin mengerti lebih lanjut mengenai cicilan program ini, silakan baca Inilah Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen.

Program Rumah DP 0 Rupiah

Pendapat terhadap Program Ini

Dengan konsep yang menawarkan keuntungan bagi masyarakat untuk tidak membayar DP, Pengamat perumahan yang juga Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai bahwa program ini tidak realistis. Pendapatnya didasari oleh kenyataan bahwa tanah di Jakarta sendiri sudah tidak murah, bahkan yang berada ke pinggiran seperti Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Harga rumah-rumah di area ini saja terus naik walaupun luas tanah dan bangunan terus mengecil. Rumah dengan struktur yang tinggi juga ikut mempengaruhi harga jual sebenarnya, dan konsep ini juga berlaku untuk properti vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Takutnya kualitas rumah akan diturunkan oleh pengembang untuk menyiasati ketimpangan ini.

Progress dari Program Ini

Ketika berita mengenai program rumah DP 0 rupiah mulai jarang terdengar lagi, publik mulai bertanya-tanya apakah program ini sebenarnya masih berjalan atau tidak. Ditemui pada hari Kamis, 6 September 2018 silam, Anies memberikan pernyataan bahwa meskipun tidak ada berita lagi soal program inovatifnya, tidak berarti rumah DP 0 rupiah tidak dikerjakan. Hanya saja saat itu Anies tidak memberikan tanggal penjualan hunian DP 0 rupiah tersebut.

Anies juga menuturkan bahwa program itu ia gagaskan setelah berkaca kepada pengalaman lama di mana ia pernah kesulitan mendapatkan rumah di Jakarta dulu. Inilah kenapa ia sangat memprioritaskan program ini ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Syarat Memiliki Rumah DP 0 Rupiah

Jika Anda sudah lama tertarik untuk mengikuti program ini namun belum paham apa saja persyaratannya, berikut kriteria dan syaratnya.

1. Warga ber-KTP DKI yang telah bertempat tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun
2. Belum memiliki rumah sendiri
3. Sebelumnya tidak pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah pusat maupun daerah
4. Tidak ada catatan buruk dalam pembayaran pajak
5. Bagi warga yang telah menikah lebih diprioritaskan
6. Berpenghasilan IDR 4 – 7 juta setiap bulannya
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Sedangkan, untuk persyaratan administrasi meliputi:

1. Kartu keluarga (KK).
2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah lima tahun tinggal di Jakarta.
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah.
5. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan.
6. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Untuk pengajuannya, Anda dapat melakukannya seperti pengajuan kredit rumah pada umumnya di bank yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Begitulah informasi-informasi terbaru yang telah kami rangkum mengenai rumah DP 0 Rupiah. Dengan banyaknya program hunian murah di ibukota, diharapkan masyarakat yang masih kesulitan menemukan tempat tinggal dapat terbantu di kemudian hari. Bagi Anda yang mungkin ingin membantu orang di sekitar Anda untuk ini, dan jika Anda memiliki properti berupa rumah atau apartemen untuk disewakan, cobalah jasa Saleshack yang mudah, murah dan cepat. Saleshack adalah jasa pemasaran properti yang hanya dengan IDR 399,000.00 nett saja, properti Anda sudah ditayangkan di 15 online channels di seluruh Indonesia. Sangat gampang dan tanpa biaya komisi tambahan, bukan?

Sumber: Kompas, Liputan6, Tribun News

Ini Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah melakukan peresmian pembangunan rumah DP RP 0 pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah tersebut berbentuk rumah susun sederhana milik, bukan rumah tapak seperti yang dikatakan pasangan gubernur-wakil gubernur ketika kampanye lalu.

Cicilan Rumah DP 0 Persen

Berapa besaran cicilan rumah dp 0 persen tersebu? Jika dihitung dengan bunga KPR 5%, maka harga cicilan per bulan sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 1,7 juta. Bunga KPR tersebut sudah tersedia dalam program penyediaan rumah presiden Joko Widodo lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di skema FLPP tersebut ada dua fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu: bantuan DP KPR mulai dari 1% hingga 5% dan subsidi bunga KPR menjadi hanya 5%, flat (tetap) selama periode cicilan.

Nantinya program DP Rp 0 akan disinergikan dengan program FLPP dimana pemda DKI akan mengalokasikan dana dari APBD DKI untuk membayar selisih uang muka pada program FLPP agar masyarakat bisa memperoleh KPR dengan DP 0%.

Salah satu konsep pendanaannya adalah FLPP, tapi 1% dari DP tersebut dibantu oleh Pemprov. Rencana tersebut akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingat pemberian tambahan subsidi tersebut akan memanfaatkan dana dari APBD DKI.

Ada beberapa syarat cicilan rumah dp 0 persen yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan rumah DP 0% tersebut, salah satunya adalah belum pernah memiliki rumah. Untuk menjamin agar rumah ini tetap dihuni warga yang sesuai kriteria awal, Anies melarang pemilik rumah memperjualbelikan rumah tersebut.

Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) akan mengatur agar rumah-rumah tersebut tetap sasaran. Salah satu komponennya adalah, jika ada yang terpaksa menjual, Pemda DKI sendiri yang akan menjadi badan yang membelinya.

Anies mengatakan bahwa jika ada golongan masyarakat yang tidak bisa membeli rumah DP Rp 0 karena tidak memenuhi syarat perbankan (gaji minimal, dll) maka pihaknya sedang memikirkan kebijakan lain untuk mengakomodasinya.

Misalnya dengan mengizinkan mereka menyewa terlebih dahulu, jika tertib membayar sewa maka bisa menjadi hak milik.

Saat ini, Pemprov DKI sedang menghitung-hitung kebijakan tersebut, seperti durasi penyewaan, ketertiban pembayaran, kerapian perawatan unit, dll.

Baca juga: Ini Penampakan Rumah DP 0 Persen di Klapa Village

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah DP 0 persen rupiah yang berada di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur. Rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan tersebut berbentuk rumah susun milik (rusunami).

Dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) maka diharapkan program ini bisa dijangkau warga dengan penghasilan di bawah RP 7 juta. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program DP 0 rupiah ini.

Beberapa syarat tersebut antara lain: hanya untuk warga DKI dengan KTP DKO, telah menikah dan belum memiliki rumah, melampirkan surat keterangan dari lurah setempat yang menyatakan warga belum pernah memiliki rumah, dan berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI) agar bisa mencicil.

Nantinya akan ada dua tower yang dibangun di Klapa Village diatas lahan seluas 1,4 hektar. Pada tahap awal, akan dibangun satu menara dengan tinggi 2p lantai. Dalam satu menara tersebut akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sistem pembayaran yang digunakan adalah FLPP dimana pembiayaan perumahaan subsidi dari pemerintah ini bekerja sama dengan bank nasional yang menyediakan fasilitas tersebut. Suku bunga yang ditetapkan rendah dan flat (sama rata) selama masa cicilan, yaitu lima persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Berikut ini adalah  penampakan rumah contoh untuk hunian di Klapa Village tersebut. Dari pintu masuk, penghuni langsung melihat area ruang tamu yang terhubung dengan ruang makan dan dapur. Di samping dapur terdapat satu kamar mandi. Untuk tipe 21, terdapat satu kamar tidur.

Penampakan Rumah DP 0 Persen Klapa Village

Sumber Foto : Pemprov DKI Jakarta