Karena banyaknya keluhan masyarakat tentang rumah subsidi yang kualitasnya kurang baik dan tidak layak huni, maka pemerintah memutuskan untuk mendata pengembang rumah subsidi berdasarkan keanggotaan dalam asosiasi.

Asosiasi tersebut antara lain asosiasi Real Estat Indonesia (REI) maupun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Ini karena Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menemukan bahwa hampir 40 persen rumah tidak layak huni.Pengembang dianggap paling bertanggung jawab atas kurangnya akses air bersih, listrik, dan rumah tidak layak dari segi konstruksi.

Direktur Layanan PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Saraswati, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta asosiasi pengembang yang sudah disahkan.

Diketahu bahwa Apersi saat ini sudah terpecah menjadi dua, salah satunya membentuk asosiasi baru bernama Pengembang Indonesia (PI), tapi pihak PDPP tidak akan sembarangan mendaftarkan asosiasi, meskipun anggotanya cukup banyak, karena akan ditinjau kembali apakah sudah memiliki izin dari Kemenkumham atau belum.

Jika sudah terdaftar di asosiasi yang disahkan Kemenkumham, pengembang akan secara otomatis terdaftar di PPDPP dan akan mendapatkan kemudahan yang disediakan. Fasilitas-fasilitas tersebut akan mendukung pengembang dalam mencari deman di suatu daerah.

Saraswati juga mengatakan bahwa ia mendorong pengembang ini untuk membangun rumah-rumah subsidi karena jenis rumah ini lebih cepat terjual dibandingkan rumah komersial. Menjual rumah subsidi juga dinilai lebih untung karena jika tidak mampu melunasi cicilan, rumah akan ditarik bank dan rumah tersebut akan ditawarkan kembali ke pasar.

Baca juga: Pertanyaan Wajib Calon Pembeli Untuk Developer Proyek Yang Belum Dibangun

Sumber: Kompas Properti

Pembangunan stadion di Taman BMW, Jakarta Utara akan dimulai tahun depan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapatkan sertifikat tanah pada tanggal 20 Agustus 2017 kemarin. Stadion tersebut akan diperuntukkan bagi warga Jakarta dan klub Persija.

( Gambar Stadion di Taman BMW )

Stadion ini memiliki kapasitas penonton hinggal 50.000, melebihi standar stadion sepak bola internasional yang biasanya 35.000. Selain stadion, di sekitar Taman BMW akan dilengkapi hunian vertikal, namun masih perlu didiskusikan apakah rusunawa, rusunami, atau apartemen.

Nantinya, hunian tersebut akan dibangun berdekatan dengan stadion sehingga masyarakat yang tinggal bisa dengan mudah mengakses stadion. Tapi, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan pengembang tentang rencana pembangunan kawasan hunian tersebut.

Saat ini, Pemprov DKI masih pada tahap penyusunan konsep hunian yang nantinya akan dibangun dan polanya akan dibicarakan kemudian. Mengenai rencana tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi & Pengembangan Usaha DPP Real Estate Indonesia (REI), Theresia Rustandi, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung.

Pihak REI sudah siap jika nantinya Pemprov DKI Jakarta meminta pihaknya ikut serta menggarap hunian tersebut, bahkan juga untuk berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat hunian vertikal di stadion BMW tersebut.

Ingin jual, beli, atau sewa apartemen? Buka saja Rukamen

Sumber: Kompas dan Detik

Industri properti di Indonesia yang semakin ramai ini semakin dimeriahkan dengan adanya asosiasi yang bertindak untuk menyesuaikan dan mengatur perkembangan dunia usaha realestat. Pada tanggal 20 Desember 2016 kemarin, Dewan Pengurus (DPP) Real Estate Indonesia (REI) periode 2016-2019 telah resmi terbentuk dengan pengukuhan yang diselenggarakan di hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Sekatan. Pada kepemimpinan baru, Soelaeman Soemawinata dikukuhkan sebagai ketua umum dan Totok Lusida sebagai sekertaris jenderal.

Fokus kerja Real Estate Indonesia

Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata (Eman), mengatakan bahwa salah satu fokus program kerja ke depan adalah pengembangan daerah.

Contohnya, setiap bulan dewan perwakilan daerah (DPD) harus mengadakan rapat sebagai kerja rutin agar kredit, terutama untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat terlihat pertumbuhannya. Selain itu, pemetaan kinerja REI juga menjadi prioritas.

Salah satu inti proses REI melibatkan tata ruang dan pertanahan, serta selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur. Karena pengembangan daerah memerlukan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur bisa menciptakan produk rumah sederhana. Selanjutnya, REI juga memiliki tugas untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, seperti pariwisata. REI harus bisa mendukung pemerintah dalam mencapai target wisatawan dengan cara mengembangkan kawasan.

REI juga mendorong kerja sama asing

Untuk mendukung prinsip dan misi kepengurusan baru untuk mengembangkan daerah, Eman juga membentuk satu bidang baru bernama Kerja Sama Investasi. Tujuan dibentuknya bidang baru ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dengan pengembang asing. Di era globalisasi dan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), investasi asing, khususnya di bidang properti, yang masuk harus dijadikan peluang untuk memperbesar potensi bisnis dan manfaat yang bisa diambil khususnya untuk pengembang lokal.

Indonesia dalam kondisi ekonomi terbuka dan investasi dari luar juga bisa masuk.Pihak asing yang masuk ke Indonesia pastinya sudah membawa modal dan kompetensi kerja yang baik. Karena itulah, pengembang lokal harus bisa memanfaatkan peluang ini karena mereka lebih mengenal situasi pasar lokal dan hal teknis lainnya. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan untuk kerja sama dan memaksimalkan peran pengembang daerah.

REI juga akan mendorong pengembang dari perusahaan BUMN dan dari luar Jakarta untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi karena tantangan di industri properti semakin berat. Karena itulah, REI akan kerja sama dengan daerah-daerah, sehingga tidak hanya di Jabodetabek saja.

Susunan pengurus DPP REI 2016-2019

Ketua Umum : Soelaman Soemawinata

Sekretaris Jenderal : Totok Lusida

Bendahara : Husin Widjajakusuma

Wakil Ketua Umum

Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Djoko Slamet Oetomo

Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersial dan RST : Umar Husin

Bidang Kerja Sama Investasi : Artur MD Batubara

Bidang Pasar Modal : Imam Sudjono

Bidang Perizinan : MT Junaedi

Bidang Pertanahan : Adri Stambul Lingga Gayo

Bidang Perpajakan : Budi Hermawan

Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan : Hari Ganie

Bidang Inrastruktur Wilayah : Taufik Hidayat

Bidang Infrastruktur Kawasan : Achmad Mipon

Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif & Legislatif : Herman Heru Suprobo

Bidang Hubungan Yudikatif & Penegak Hukum : Hervian Thahir

Bidang Perundang-undangan & Regulasi Properti : Ignesjz Kemalawarta

Bidang Hubungan Luar Negeri : Rusmin Lawin

Bidang Pembangunan Perumahan Sejahtera Tapak : Conny Lolyta Rumondor

Bidang Perumahan Menengah & Besar : Ariful Y. Hidayat

Bidang Rumah Susun : Imran Syamnir

Bidang Apartemen : Meiko Handoyo

Bidang Pengelolaan Apartemen & Rumah Susun : Mualim Wijoyo

Bidang Pengembangan Kota Mandiri dan Peremajaan Kota : Mary Octo Sihombing

Bidang Kawasan Industri : Sadeni Hendarman

Bidang Kawasan Pergudangan : Erlangga Satria Agung

Bidang Pariwisata & Pusat Rekreasi : Anak Agung Made Sukadhana

Bidang Perhotelan : Bustami Zainuddin

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha : Yana Mulyana

Bidang Pusat Perbelanjaan dan Kawasan Komersial : Stefanus Ridwan

Bidang Perkantoran : Indra Wijaya Antono

Bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran : Ahmad Ikang Fawzi

Badan Pendidikan dan Latihan : MR Priyanto

Badan Advokasi dan Mediasi : Juliandus Lumban Tobing

Badan Pengembangan Organisasi dan Sertifikasi : Amran Nukman

Badan Riset dan Pengembangan : Handa Sulaiman

Ketua dan Sekertaris Jenderal periode sebelumnya, Eddy Hussy dan Hari Raharta, menjadi Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) dan Anggota BPO.

Ikuti berita seputar industri properti lainnya di Blog Rukamen

Sumber: Kompas Properti dan Housing Estate

Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahap dua. Program ini ditujukan untuk masyarakat urban dengan pendapatan Rp 4,5 juta sampai Rp 7 juta yang sulit mendapatkan subsidi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjawab usulan ini dengan janjinya yang akan membahasnya pada sidang kabinet kerja karena dampaknya tidak hanya di Kementrian PUPR saja.

Basuki menyetujui bahwa banyak pekerja di perkotaan yang memiliki gaji cukup tinggi, tetapi tidak bisa membeli rumah karena harganya yang semakin tinggi. Tapi, hal ini tidak harus dipertimbangkan karena resikonya cukup besar. Banyak konsekuensi mulai dari arus perpajakan dan juga daya beli masyarakat. Selain itu, tahap kedua ini termasuk untuk kelas menengah, tidak sama dengan sasaran MBR.

Sebagai informasi, Kementrian PUPR akan merencanakan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun untuk skema FLPP untuk tahun depan, lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya Rp 9,2 triliun. Untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) naik dari tahun 2016 sebesar Rp 2,2 triliun menjadi Rp 3,7 triliun.

Untuk skema Bantuan Uang Muka (BUM) tahun 2016 Rp 1,2 triliun menjadi Rp 2,2 triliun untuk tahun 2017. Target rumah yang dibiayai pada tahun 2017 adalah 375.000 unit dengan skema FLPP 225.000 unit rumah dengan skema SSB dan 550.000 unit rumah dengan skema BUM.

Ingin jual, beli, atau sewa apartemen? Buka Rukamen

Sumber: Kompas Properti

Keberadaan asosiasi REI (Real Estate Indonesia) saat ini semakin dihargai di Indonesia. Ini ditandai dengan adanya perubahan dalam pemerintahan, dimana pemerintah sekarang ini membuat regulasi dimana asosiasi REI sering diajak berkoordinasi dan berdiskusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah sebelum adanya peraturan baru.

Hal ini merupakan hal yang positif karena dengan adanya koordinasi, peraturan yang dikeluarkan pemerintah pun dipastikan bisa diaplikasikan pada bidangnya. Pelibatan pelaku usaha ini adalah pengakuan pemerintah terhadap sektor properti sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Berbagai kemudahan dan insentif dalam pembangunan rumah bersubsidi merupakan masukan dari pihak REI.

Karena melihat penilaian REI yang cukup bagus itulah, pemerintah lalu menjadikan REI mitra yang sering diminta masukan dalam pembangunan sejuta rumah. Kebijakan pemerintah yang cukup positif bagi pembangunan perumahan antara lain adalah penyederhanaan perizinan dan kebijakan tax amnesty.

Asosiasi dalam bidang properti di Indonesia kini bertambah satu lagi. Jika sebelumnya masyarakan mengenal Real Estate Indonesia (REI), pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, telah diresmikan sebuah asosiasi perusahaan properti Indonesia bernama Gabungan Perusahaan Pemukiman, Perumahan, Kawasan Industri dan Pariwisata (GAPERKIP).

Sedikit Tentang REI

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) didirikan pada hari Jumat, 11 Februari 1972 di Jakarta. Empat puluh tahun kemudian, REI telah menjadi asosiasi yang banyak memberi warna dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama di bidang perumahan yang menjadi cermin kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perjalanan REI sebagai asosiasi perusahaan properti Indonesia pertama yang panjang dan terus berlanjut merupakan tantangan tersendiri bagi REI yang telah menjadi ‘potensi dan asset bangsa’ untuk membuktikan integritas dan jati diri secara profesional.

Terkait rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa juga menjadi salah satu hal yang ditanggapi oleh REI. Wakil Ketua Umum REI Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan Hari Ganie menyarankan agar pemindahaan ibu kota baru dekat dengan kota yang memiliki perkembangan dan laju ekonomi yang kuat. Dengan begitu, ada akses transportasi yang mudah antara kota yang tengah berkembang sehingga lebih mendorong pertumbuhan laju ekonomi calon ibu kota baru.

Proses menciptakan sebuah peradaban baru demikian akan menjadi tugas besar bagi negara. Pasalnya, akses transportasi yang masih sulit di Kalimantan – Jawa akan memberatkan perpindahan serta pertumbuhan ekonomi nantinya. Tetapi, Ganie menyebutkan Balikpapan memiliki pertumbuhan laju ekonomi yang baik, dengan adanya dua bandara serta bisnis penduduk yang terus berkembang. Namun, jarak antara calon Ibu Kota (Palangka Raya) menuju Balikpapan sepanjang 597 kilometer, sehingga masyarakat mungkin memerlukan waktu tempuh hingga 13 jam jalan darat.

Baca juga: Fenomena Urbanisasi di Kota-kota Besar dan Beberapa Persoalannya

Asosiasi Perusahaan Properti Indonesia

Asosiasi Perusahaan Properti Indonesia Baru

Perkumpulan baru, GAPERKIP, dibentuk untuk menjadi mitra sejajar dengan asosiasi yang sudah ada dan mitra pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia. Dewan Pimpinan Nasional GAPERKIP, Achyaruddin Yusuf, mengatakan bahwa mereka ingin agar asosiasi industri, perumahan, dan wisata bisa bekerja sama.

Diharapkan dengan dibentuknya asosiasi ini, para pengembang memiliki kemudahan lebih dalam mendesain perumahan sekaligus hotel di dalam satu kawasan wisata atau industri. Selain itu, asosiasi ini juga menjadi tempat di mana pengembang perumahan dan pengembang kawasan wisata bisa menjalin komunikasi dengan lebih intens dan baik.

Kehadiran GAPERKIP sebagai asosiasi perusahaan properti Indonesia baru juga dinilai penting dalam mengembangkan sektor industri perumahan dan pariwisata Indonesia. Contoh, kawasan wisata Tanjung Lesung, Banten, yang telah didaulat sebagai prioritas destinasi wisata. Daerah wisata ini juga memerlukan perumahan untuk para staf-staf kawasan tersebut.

Angka kunjungan wisata Indonesia pada tahun 2019 perlu didukung dengan pengembangan kawasan pariwisata yang baik, berupa resort, hotel yang berkelas, serta infrastruktur penunjang pariwisata lainnya di banyak daerah.

Pemerintah sedang mempersiapkan 10 wilayah sebagai destinasi pariwisata baru di luar Bali, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kawasan Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semem (Jawa Timur), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitong (Bangka Belitung), dan Tanjung Lesung (Banten).

Selain itu dari sektor real estate, perkembangan tidak hanya pada properti hunian, tetapi juga terjadi kecenderungan peningkatan kawasan industri yang dicanangkan pemerintah yang akan dibuka di berbagai wilayah potensial di Indonesia.

Sumber: Kompas Properti, REI.or.id, Tempo

Baca juga: Kredit Properti Untuk Warga Negara Asing