Saat ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) lebih banyak membangun rusun ketimbang kampung deret seperti salah satu program revitalisasi kawasan kumuh oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Padahal, banyak warga yang terkena dampak revitalisasi ini tidak setuju dengan keputusannya. Kenapa Ahok lebih memilih rusun ketimbang kampung deret?

Menurut Ahok, Ia sebenarnya ingin melanjutkan program tersebut, namun menemui banyak kendala. Salah satunya adalah, daerah yang ingin di revitalisasi menempati lahan negara seperti ruang terbuka hijau (RTH), bantaran sungai, trase jalan, dll. Sementara itu, APBD tidak boleh disalurkan jika sertifikatnya belum jelas, dan walaupun sertifikat jelas, tidak bisa digunakan untuk membiayai lahan milik orang lain.

Karena itulah, Ahok lebih memilih membangun rumah susun (rusun) bagi warga di kawasan kumuh sebagai bagian dari program penataan kota. Pembangunan rusun tidak menyalahi aturan yang ada. Setelah rusun selesai dibangun, warga akan segera dipindahkan. Setiap warga yang tinggal di bidang tanah di kawasan kumuh akan mendapatkan satu unit rusun.

Tuntutan warga untuk membangun kampung deret di tepi sungai tidak bisa dilakukan karena menurut Ahok, hal ini menyalahi aturan yang menyatakan bahwa setiap sungai harus ada trase dan jalan inspeksi. Karena itulah, Ahok akan membangun rusun di Ciracas, Jakarta Timur, ditambah dengan waduk besar untuk mengendalikan banjir. Nantinya, di pinggiran waduk akan terdiri dari rusun.

“Kampung deret banyak kendalanya, kalaupun warga yang punya lahan bersedia lahannya dibangun kampung deret, secara aturan itu nggak boleh APBD membiayai lahan pribadi seperti itu,” kata Ahok di Balai Kota.

Baca artikel seputar pembangunan di dunia properti Indonesia lainnya di Blog Rukamen

Sumber: Kontan