Melambungnya harga rumah belakangan ini membuat banyak masyarakat gelisah. Bagi yang mempunyai impian untuk memiliki properti tempat tinggal seperti apartemen atau rumah mungkin harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan dana awal untuk membayar biaya down payment, booking fee, cicilan awal dan biaya-biaya lainnya. Tetapi apakah Anda pernah mendengar program rumah DP 0 rupiah yang sedang dilaksanakan oleh Anies Baswedan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan lebih mudah dan murah? Jika iya, berikut kami rangkum perkembangannya hingga saat ini.

Berita Terbaru Program Ini

Program rumah tanpa DP sudah ada sejak awal tahun 2018 setelah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tahun 2017. Perkembangan terbarunya, pada hari Rabu, 17 Oktober 2018, Baswedan menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki penghasilan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan pencicilan rumah. Dengan perkiraan ini, kriteria ini jatuh kepada penduduk dengan penghasilan antara IDR 4 – 7 juta setiap bulannya. Jika di bawah itu, takutnya pengalokasian maksimal 30% dari penghasilan orang tersebut akan habis untuk membayar cicilan rumah saja, sementara kebutuhan hidup yang lain tidak terpenuhi. Silakan baca lebih lanjut mengenai program ini di Yang Wajib Diketahui Tentang Rumah DP Rp 0.

Pada hari Selasa, 12 Oktober 2018 yang lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program rumah DP Rp 0 di Pondok Klapa, Jakarta Timur, di mana pembayaran DP akan disubsidi maksimal 20% dari harga unit. Dengan skema cicilan yang telah disiapkan dengan program dan tenor tertentu, diharapkan hal ini dapat membantu mengendalikan kenaikan harga properti yang biasanya kurang terkontrol dikarenakan pendominasian pembangunan hunian oleh pengembang swasta. Jika Anda ingin mengerti lebih lanjut mengenai cicilan program ini, silakan baca Inilah Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen.

Program Rumah DP 0 Rupiah

Pendapat terhadap Program Ini

Dengan konsep yang menawarkan keuntungan bagi masyarakat untuk tidak membayar DP, Pengamat perumahan yang juga Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai bahwa program ini tidak realistis. Pendapatnya didasari oleh kenyataan bahwa tanah di Jakarta sendiri sudah tidak murah, bahkan yang berada ke pinggiran seperti Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Harga rumah-rumah di area ini saja terus naik walaupun luas tanah dan bangunan terus mengecil. Rumah dengan struktur yang tinggi juga ikut mempengaruhi harga jual sebenarnya, dan konsep ini juga berlaku untuk properti vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Takutnya kualitas rumah akan diturunkan oleh pengembang untuk menyiasati ketimpangan ini.

Progress dari Program Ini

Ketika berita mengenai program rumah DP 0 rupiah mulai jarang terdengar lagi, publik mulai bertanya-tanya apakah program ini sebenarnya masih berjalan atau tidak. Ditemui pada hari Kamis, 6 September 2018 silam, Anies memberikan pernyataan bahwa meskipun tidak ada berita lagi soal program inovatifnya, tidak berarti rumah DP 0 rupiah tidak dikerjakan. Hanya saja saat itu Anies tidak memberikan tanggal penjualan hunian DP 0 rupiah tersebut.

Anies juga menuturkan bahwa program itu ia gagaskan setelah berkaca kepada pengalaman lama di mana ia pernah kesulitan mendapatkan rumah di Jakarta dulu. Inilah kenapa ia sangat memprioritaskan program ini ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Syarat Memiliki Rumah DP 0 Rupiah

Jika Anda sudah lama tertarik untuk mengikuti program ini namun belum paham apa saja persyaratannya, berikut kriteria dan syaratnya.

1. Warga ber-KTP DKI yang telah bertempat tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun
2. Belum memiliki rumah sendiri
3. Sebelumnya tidak pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah pusat maupun daerah
4. Tidak ada catatan buruk dalam pembayaran pajak
5. Bagi warga yang telah menikah lebih diprioritaskan
6. Berpenghasilan IDR 4 – 7 juta setiap bulannya
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Sedangkan, untuk persyaratan administrasi meliputi:

1. Kartu keluarga (KK).
2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah lima tahun tinggal di Jakarta.
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah.
5. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan.
6. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Untuk pengajuannya, Anda dapat melakukannya seperti pengajuan kredit rumah pada umumnya di bank yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Begitulah informasi-informasi terbaru yang telah kami rangkum mengenai rumah DP 0 Rupiah. Dengan banyaknya program hunian murah di ibukota, diharapkan masyarakat yang masih kesulitan menemukan tempat tinggal dapat terbantu di kemudian hari. Bagi Anda yang mungkin ingin membantu orang di sekitar Anda untuk ini, dan jika Anda memiliki properti berupa rumah atau apartemen untuk disewakan, cobalah jasa Saleshack yang mudah, murah dan cepat. Saleshack adalah jasa pemasaran properti yang hanya dengan IDR 399,000.00 nett saja, properti Anda sudah ditayangkan di 15 online channels di seluruh Indonesia. Sangat gampang dan tanpa biaya komisi tambahan, bukan?

Sumber: Kompas, Liputan6, Tribun News

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dalam program DP Rp 0, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memberikan bantuan dalam bentuk talangan uang muka sehingga uang muka yang harus ditanggung konsumen menjadi Rp 0.

Ini karena banyak orang salah paham bahwa Pemprov akan memberikan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 5%. Jadi, banyak yang mengira jika bunganya 10%, pemerintah akan subsidi 5% nya. Banyak yang mengira 5% tersebut akan diambil oleh Pemprov. Subsidinya hanya di down payment (DP) nya saja dan pemohon KPR harus membayar bunga tersebut.

Meski bunga KPR tidak disubsidi, masyarakat tetap akan mendapatkan keringanan bunga KPR hingga 5% karena sudah terlebih dahulu disubsidi oleh pemerintah pusat lewat program fasilitas likuiditas pembayaran pemerintah (FLPP).

Pemprov DKI masih belum menentukan bank yang terlibat dalam program rumah DP Rp 0. Bank tersebut akan dibangun dan ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pemprov DKI juka tengah membuat aturan mengenai rumah DP Rp 0 dan membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempersiapkan program tersebut.

Selain itu, Pemprov DKI juga menegaskan bahwa biaya iuran pengelolaan dan perawatan rusun juga ditanggung sepenuhnya oleh penghuni. Pemprov DKI juga akan menyerahkan pengelolaan rusun sepenuhnya kepada penghuni. Penghuni yang akan menentukan harga IPL, membetulkan yang rusak, dll. Pemprov DKI hanya bertanggung jawab pada pembangunan, bukan pengelolaan.

Sebagai informasi, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mengalokasikan uang Rp 200 miliar untuk membangun empat tower rusunami yang termasuk dalam program rumah DP Rp 0 ini. Rusunami tersebut tengah dibangun di lahan milik Pemprov DKI. Nantinya, konsumen akan mendapatkan SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun), surat kepemilikan bangunan gedung.

Baca juga: Ini Penampakan Rumah DP 0 Persen di Klapa Village

Sumber: Detik Finance

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah DP 0 persen rupiah yang berada di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur. Rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan tersebut berbentuk rumah susun milik (rusunami).

Dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) maka diharapkan program ini bisa dijangkau warga dengan penghasilan di bawah RP 7 juta. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program DP 0 rupiah ini.

Beberapa syarat tersebut antara lain: hanya untuk warga DKI dengan KTP DKO, telah menikah dan belum memiliki rumah, melampirkan surat keterangan dari lurah setempat yang menyatakan warga belum pernah memiliki rumah, dan berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI) agar bisa mencicil.

Nantinya akan ada dua tower yang dibangun di Klapa Village diatas lahan seluas 1,4 hektar. Pada tahap awal, akan dibangun satu menara dengan tinggi 2p lantai. Dalam satu menara tersebut akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sistem pembayaran yang digunakan adalah FLPP dimana pembiayaan perumahaan subsidi dari pemerintah ini bekerja sama dengan bank nasional yang menyediakan fasilitas tersebut. Suku bunga yang ditetapkan rendah dan flat (sama rata) selama masa cicilan, yaitu lima persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Berikut ini adalah  penampakan rumah contoh untuk hunian di Klapa Village tersebut. Dari pintu masuk, penghuni langsung melihat area ruang tamu yang terhubung dengan ruang makan dan dapur. Di samping dapur terdapat satu kamar mandi. Untuk tipe 21, terdapat satu kamar tidur.

Penampakan Rumah DP 0 Persen Klapa Village

Sumber Foto : Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa program penyediaan rumah dengan uang muka (down payment) Rp 0 atau rumah tanpa dp diharapkan menjadi solusi bagi kaum milennial untuk bisa memiliki hunian. Meskipun begitu, Anies memastikan bahwa program ini khusus untuk warga yang memiliki identitas KTP DKI Jakarta saja.

Program Rumah Tanpa DP

Jika Anda kaum milennial yang ingin mengikuti program rumah tanpa DP ini, berikut ini adalah beberapa kriterianya: penduduk Jakarta yang belum pernah memiliki rumah, memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dan masuk ke kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program rumah dengan DP Rp 0 ini juga menjadi jawaban atas beban masyarakat yang tidak sanggup memiliki rumah karena terhalang uang muka yang tinggi. Cicilan per bulannya biasanya masih sanggup dipikul oleh masyarakat karena mendekati biaya sewa rumah saat ini.

Anies juga mengatakan bahwa saat ini titik lokasi yang akan ditunjuk untuk implementasi penyediaan rumah dengan DP Rp 0 atau rumah tanpa dp ini belum bisa diberitahukan. Ia mengatakan bahwa jika diinformasikan sejak dini, akan terjadi keributan-keributan yang justru menghambat implementasi dari program tersebut.

Tapi, ia tetap memberikan bocoran kriteria lokasi yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan program ini. Beberapa kriteria tersebut diantaranya adalah: tempat baru, konversi yang eksisting sudah ada tetapi diubah pembiayaannya menjadi DP nol, dan individual.

Meski demikian, ia juga mengungkapkan bahwa skema yang sudah ada tersebut masih bisa berubah, terlebih karena peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum baru rampung akhir tahun ini. Ia memastikan bahwa skema pembiayaan program rumah tanpa uang muka ini akan rampung akhir tahun.

Skema pembiayaan tersebut akan tertuang dalam peraturan gubernur yang nantinya secara detil akan mengatur dan menjadi payung hukum. Menurutnya, walaupun konsep skema pembiayaannya sudah selesaim regulasinya masih dalam tahap persiapan karena ada peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum program ini.

Tetapi, dikutip dari situs Merdeka, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, mengatakan bahwa pilot project atau proyek pertama dari program ini sudah ditentukan lokasinya. Menurutnya, proyek pertama tersebut berada di Pondok Kelapa dimana akan dibangun dua tower apartemen dengan total 700 unit di atas lahan 1,3 hektar dengan bentuk sesuai dengan keinginan Anies.

Dari segi anggaran, dikatakan bahwa dana yang akan digunakan berasal dari dana internal perusahaan tanpa menggunakan PMD. Mekanisme dan syarat kepemilikan seluruhnya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ini Penjelasan Tentang Program Rumah DP 1 Persen Presiden Jokowi

Sumber: Detik dan Merdeka