Melambungnya harga rumah belakangan ini membuat banyak masyarakat gelisah. Bagi yang mempunyai impian untuk memiliki properti tempat tinggal seperti apartemen atau rumah mungkin harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan dana awal untuk membayar biaya down payment, booking fee, cicilan awal dan biaya-biaya lainnya. Tetapi apakah Anda pernah mendengar program rumah DP 0 rupiah yang sedang dilaksanakan oleh Anies Baswedan untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan lebih mudah dan murah? Jika iya, berikut kami rangkum perkembangannya hingga saat ini.

Berita Terbaru Program Ini

Program rumah tanpa DP sudah ada sejak awal tahun 2018 setelah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tahun 2017. Perkembangan terbarunya, pada hari Rabu, 17 Oktober 2018, Baswedan menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki penghasilan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan pencicilan rumah. Dengan perkiraan ini, kriteria ini jatuh kepada penduduk dengan penghasilan antara IDR 4 – 7 juta setiap bulannya. Jika di bawah itu, takutnya pengalokasian maksimal 30% dari penghasilan orang tersebut akan habis untuk membayar cicilan rumah saja, sementara kebutuhan hidup yang lain tidak terpenuhi. Silakan baca lebih lanjut mengenai program ini di Yang Wajib Diketahui Tentang Rumah DP Rp 0.

Pada hari Selasa, 12 Oktober 2018 yang lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program rumah DP Rp 0 di Pondok Klapa, Jakarta Timur, di mana pembayaran DP akan disubsidi maksimal 20% dari harga unit. Dengan skema cicilan yang telah disiapkan dengan program dan tenor tertentu, diharapkan hal ini dapat membantu mengendalikan kenaikan harga properti yang biasanya kurang terkontrol dikarenakan pendominasian pembangunan hunian oleh pengembang swasta. Jika Anda ingin mengerti lebih lanjut mengenai cicilan program ini, silakan baca Inilah Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen.

Program Rumah DP 0 Rupiah

Pendapat terhadap Program Ini

Dengan konsep yang menawarkan keuntungan bagi masyarakat untuk tidak membayar DP, Pengamat perumahan yang juga Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai bahwa program ini tidak realistis. Pendapatnya didasari oleh kenyataan bahwa tanah di Jakarta sendiri sudah tidak murah, bahkan yang berada ke pinggiran seperti Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Harga rumah-rumah di area ini saja terus naik walaupun luas tanah dan bangunan terus mengecil. Rumah dengan struktur yang tinggi juga ikut mempengaruhi harga jual sebenarnya, dan konsep ini juga berlaku untuk properti vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Takutnya kualitas rumah akan diturunkan oleh pengembang untuk menyiasati ketimpangan ini.

Progress dari Program Ini

Ketika berita mengenai program rumah DP 0 rupiah mulai jarang terdengar lagi, publik mulai bertanya-tanya apakah program ini sebenarnya masih berjalan atau tidak. Ditemui pada hari Kamis, 6 September 2018 silam, Anies memberikan pernyataan bahwa meskipun tidak ada berita lagi soal program inovatifnya, tidak berarti rumah DP 0 rupiah tidak dikerjakan. Hanya saja saat itu Anies tidak memberikan tanggal penjualan hunian DP 0 rupiah tersebut.

Anies juga menuturkan bahwa program itu ia gagaskan setelah berkaca kepada pengalaman lama di mana ia pernah kesulitan mendapatkan rumah di Jakarta dulu. Inilah kenapa ia sangat memprioritaskan program ini ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Syarat Memiliki Rumah DP 0 Rupiah

Jika Anda sudah lama tertarik untuk mengikuti program ini namun belum paham apa saja persyaratannya, berikut kriteria dan syaratnya.

1. Warga ber-KTP DKI yang telah bertempat tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun
2. Belum memiliki rumah sendiri
3. Sebelumnya tidak pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah pusat maupun daerah
4. Tidak ada catatan buruk dalam pembayaran pajak
5. Bagi warga yang telah menikah lebih diprioritaskan
6. Berpenghasilan IDR 4 – 7 juta setiap bulannya
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Sedangkan, untuk persyaratan administrasi meliputi:

1. Kartu keluarga (KK).
2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah lima tahun tinggal di Jakarta.
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah.
5. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan.
6. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Untuk pengajuannya, Anda dapat melakukannya seperti pengajuan kredit rumah pada umumnya di bank yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Begitulah informasi-informasi terbaru yang telah kami rangkum mengenai rumah DP 0 Rupiah. Dengan banyaknya program hunian murah di ibukota, diharapkan masyarakat yang masih kesulitan menemukan tempat tinggal dapat terbantu di kemudian hari. Bagi Anda yang mungkin ingin membantu orang di sekitar Anda untuk ini, dan jika Anda memiliki properti berupa rumah atau apartemen untuk disewakan, cobalah jasa Saleshack yang mudah, murah dan cepat. Saleshack adalah jasa pemasaran properti yang hanya dengan IDR 399,000.00 nett saja, properti Anda sudah ditayangkan di 15 online channels di seluruh Indonesia. Sangat gampang dan tanpa biaya komisi tambahan, bukan?

Sumber: Kompas, Liputan6, Tribun News

Pemerintah baru saja menurunkan target Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang tadinya 345.000 unit menjadi 279.000 unit. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, mengatakan bahwa angka tersebut ditetapkan setelah melakukan pemetaan di provinsi-provinsi.

Kementerian melihat kesanggupan pengembang dalam memasok rumah dimana pengembang mengaku bahwa mereka sering menemukan kesulitan dalam membangun rumah karena izin yang rumit. Selain itu, kebutuhan pasar di daerah ternyata juga masih tidak terlalu tinggi.

Lana mengakui bahwa pemerintah telah salah prediksi ketika menaikkan angka target dari tahun lalu. Program Pembangunan Nasional Sejuta Rumah bukan hanya soal pasokan, tapi juga ada permintaan. Selama ini pemerintah lebih fokus pada pasokan dan tidak memikirkan pembiayaan perumahan untuk membantu dari sisi permintaan.

“Bagaimana rumah yang sudah dibangun pengembang dan Perumnas dapat diakses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Jadi jangan double penghitungan,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Akan Mulai Membangun Rusunami Berbasis TOD Bulan Ini

Sumber: Kompas Properti

Bulan ini, pemerintah akan mulai membangun Rusunami berbasis Transit Oriented Development (TOD) di dua lokasi, yaitu di Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina. Pembangunan akan dilakukan oleh Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Baca juga: Perumnas Bangun Rusunami Transit Oriented Development di Stasiun

Rusunami ini akan dibagi menjadi dua jenis: subsidi dan non-subsidi. Untuk rusunami bersubsidi tipe studio akan dijual mulai dari Rp 200 juta dan tipe satu kamar tidur dijual dengan harga Rp 250 juta dengan uang muka mulai dari 1%.

Direktur Pemasaran Perumnas, Muhammad Nawir, mengatakan bahwa uang mukanya antara 1% hingga 5% karena Bank Tabungan Negara (BTN) menetapkan bahwa uang muka sebesar 1%, tetapi ada kriteria tertentu lainnya, biasanya market group atau dari PNS.

Masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan dan belum memiliki tempat tinggal bisa membeli rusunami bersubsidi, sedangkan masyarakat di kategori lainnya bisa memiliki rusunami dengan skema KPR non subsidi.

Baca juga: Mulai Tahun Ini Dibangun 210.000 Unit Rusun Berbasis TOD di Stasiun KA

Untuk kategori non subsidi (komersial), rusunami tipe satu kamar tidur dihargai mulai dari Rp 300 juta dan untuk dua kamar tidur dimulai dari Rp 400 juta. Uang muka sebesar 20% dari harga rusunami untuk memiliki rusunami dengan skema KPR non subsidi.

Sumber: Detik Finance

Pemerintah akan segera membangun 6.000 unit rumah susun sederhana milik (Rusunami) khusus untuk buruh. Rusunami ini berada di Serpong, Tangerag Selatan dan merupakan bagian dari program sejuta rumah milik Presiden Jokowi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rusunami yang bernama Loftsvilles tersebut hanya bisa dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, kecuali pada dua tower komersial nya. Terletak di lahan seluas 8,2 hektar, total akan ada 11 tower dengan sembilan tower terdiri dari 6.000 unit khusus untuk buruh yang mendapatkan subsidi pemerintah dan dua tower lainnya adalah perumahan komersil non subsidi.

Dengan harga Rp 250 juta per unit, luas bangunan tiap unit adalah 32 meter persegi terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Rusunami tersebut juga dilengkapi jasa penitipan anak para buruh, playground, playgroup, ruang untuk publik dan fasilitas penunjang lainnya.

Lokasi Loftvilles Serpong juga strategis, hanya 1,5 kilometer dari pintu gerbang BSD dan 1,5 kilometer dari Stasiun Kereta Api Sudimara. Rencananya, groundbreaking akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 29 April mendatang dengan PT PP Properti selaku pelaksana proyek dan diharapkan pembangunan selesai dalam dua tahun.

Selain di Serpong, program serupa telah dilakukan di Ungaran, Jawa Tengah dan beberapa kota lain. Rusunami ini diharapkan bisa membantu buruh dalam mendapatkan rumah terjangkau yang layak huni.

Baca juga: Pemerintah Akan Membangun Puluhan Ribu Unit Rusunawa di Indonesia

Sumber: Detik

Melanjuti rencana pemerintah untuk membangun puluhan ribu unit rusunawa di seluruh Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan membangun 10 tower rumah susun (rusun) di Jawa Barat mulai tahun ini. Rusun tersebut akan berupa hunian layak dengan model rusun sewa untuk memnuhi kebutuhan hunian di wilayah Jawa Barat.

Ke-10 rusunawa yang akan dibangun di Jawa Barat yaitu:

1. Rusun Sewa ITB Jatinangor, Sumedang
2. Balai Diklat Basarnas
3. Cianjur
4. Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya
5. Pondok Pesantren Miftahul Khoer Tasikmalaya
6. Pondok Pesantren Cintawana Tasikmalaya
7. Rusun Sewa Pemerintah Kabupaten Garut, Garut
8. Rusun Sewa Lembaga Sandi Negara Depok
9. Rusun Sewa Institut Pertanian Bogor
10. Rusun Sewa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

Nantinya, rusunawa ini juga akan memiliki konsep living-learning community, yaitu konsep lingkungan kuliah yang dilengkapi dengan fasilitas hunian bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai.

Dari data, diketahui bahwa rumah susun sewa ITB Jatinangor akan dibangun oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Rusunawa ITB Jatinangor akan terdiri dari 1 tower dengan tinggi lima lantai dan jumlah 70 unit dengan tipe 36. Rusunawa ini akan digunakan oleh para dosen dan pegawai ITB.

Baca juga: Pemerintah Akan Membangun Puluhan Ribu Unit Rusunawa di Indonesia