Seperti telah diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang merealisasikan program rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur. Hunian tersebut berupa 702 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terdiri dari 513 tipe 36 dan 190 unit tipe 21.

Rumah ini diberikan kepada warga dengan penghasilan maksimal Rp 7jt per bulan, dengan harga per unit sebagai berikut: tipe 36 seharga Rp 316 juta dan tipe 21 harganya Rp 184 juta. Untuk melakukan pembelian, masyarakat tinggal mendaftar ke badan layanan umum daerah (BLUD) yang terbentuk April nanti.

BLUD akan mengelola uang muka dan penerimaan cicilan antara pengembang, perbankan, dan masyarakat atau calon konsumen. Simulasi besaran cicilan angsuran akan diberikan oleh Pemprov DKI. Diperkirakan untuk tipe 21 sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Angsuran dicicil setiap bulan selama 20 tahun.

Hitungan oleh detikFinance tersebut adalah hasil dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun, dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Jumlah plafon kredit sebesar Rp 184,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP 5% flat 20 tahun sebesar Rp 107,9 juta.

Untuk angsuran rusunami tipe 36 diperkirakan cicilannya sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Angsuran tersebut dicicil setiap bulan selama 20 tahun. Hitungannya dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun, dibagi jumal bulan tenor (240 bulan). Jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 316,8 juta sedangkan jumlah suku bunga FLPP 5% flat 20 tahun sebesar Rp 184,97 juta.

Jumlah cicilan yang dibayar tersebut belum termasuk jumlah DP karena hingga sekarang belum diketahui berapa jumlah DP yang akan ditalangi oleh Pemprov DKI dan bagaimana skema cicilan DP harus dibayar.

Baca juga: Inilah Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen

Sumber: Detik Finance

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa program penyediaan rumah dengan uang muka (down payment) Rp 0 atau rumah tanpa dp diharapkan menjadi solusi bagi kaum milennial untuk bisa memiliki hunian. Meskipun begitu, Anies memastikan bahwa program ini khusus untuk warga yang memiliki identitas KTP DKI Jakarta saja.

Program Rumah Tanpa DP

Jika Anda kaum milennial yang ingin mengikuti program rumah tanpa DP ini, berikut ini adalah beberapa kriterianya: penduduk Jakarta yang belum pernah memiliki rumah, memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dan masuk ke kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program rumah dengan DP Rp 0 ini juga menjadi jawaban atas beban masyarakat yang tidak sanggup memiliki rumah karena terhalang uang muka yang tinggi. Cicilan per bulannya biasanya masih sanggup dipikul oleh masyarakat karena mendekati biaya sewa rumah saat ini.

Anies juga mengatakan bahwa saat ini titik lokasi yang akan ditunjuk untuk implementasi penyediaan rumah dengan DP Rp 0 atau rumah tanpa dp ini belum bisa diberitahukan. Ia mengatakan bahwa jika diinformasikan sejak dini, akan terjadi keributan-keributan yang justru menghambat implementasi dari program tersebut.

Tapi, ia tetap memberikan bocoran kriteria lokasi yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan program ini. Beberapa kriteria tersebut diantaranya adalah: tempat baru, konversi yang eksisting sudah ada tetapi diubah pembiayaannya menjadi DP nol, dan individual.

Meski demikian, ia juga mengungkapkan bahwa skema yang sudah ada tersebut masih bisa berubah, terlebih karena peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum baru rampung akhir tahun ini. Ia memastikan bahwa skema pembiayaan program rumah tanpa uang muka ini akan rampung akhir tahun.

Skema pembiayaan tersebut akan tertuang dalam peraturan gubernur yang nantinya secara detil akan mengatur dan menjadi payung hukum. Menurutnya, walaupun konsep skema pembiayaannya sudah selesaim regulasinya masih dalam tahap persiapan karena ada peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum program ini.

Tetapi, dikutip dari situs Merdeka, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, mengatakan bahwa pilot project atau proyek pertama dari program ini sudah ditentukan lokasinya. Menurutnya, proyek pertama tersebut berada di Pondok Kelapa dimana akan dibangun dua tower apartemen dengan total 700 unit di atas lahan 1,3 hektar dengan bentuk sesuai dengan keinginan Anies.

Dari segi anggaran, dikatakan bahwa dana yang akan digunakan berasal dari dana internal perusahaan tanpa menggunakan PMD. Mekanisme dan syarat kepemilikan seluruhnya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Ini Penjelasan Tentang Program Rumah DP 1 Persen Presiden Jokowi

Sumber: Detik dan Merdeka