Ini Besaran Cicilan Rumah DP 0 Persen – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah melakukan peresmian pembangunan rumah DP RP 0 pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah tersebut berbentuk rumah susun sederhana milik, bukan rumah tapak seperti yang dikatakan pasangan gubernur-wakil gubernur ketika kampanye lalu.

Cicilan Rumah DP 0 Persen

Berapa besaran cicilan rumah dp 0 persen tersebu? Jika dihitung dengan bunga KPR 5%, maka harga cicilan per bulan sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 1,7 juta. Bunga KPR tersebut sudah tersedia dalam program penyediaan rumah presiden Joko Widodo lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di skema FLPP tersebut ada dua fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu: bantuan DP KPR mulai dari 1% hingga 5% dan subsidi bunga KPR menjadi hanya 5%, flat (tetap) selama periode cicilan.

Nantinya program DP Rp 0 akan disinergikan dengan program FLPP dimana pemda DKI akan mengalokasikan dana dari APBD DKI untuk membayar selisih uang muka pada program FLPP agar masyarakat bisa memperoleh KPR dengan DP 0%.

Salah satu konsep pendanaannya adalah FLPP, tapi 1% dari DP tersebut dibantu oleh Pemprov. Rencana tersebut akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingat pemberian tambahan subsidi tersebut akan memanfaatkan dana dari APBD DKI.

Ada beberapa syarat cicilan rumah dp 0 persen yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan rumah DP 0% tersebut, salah satunya adalah belum pernah memiliki rumah. Untuk menjamin agar rumah ini tetap dihuni warga yang sesuai kriteria awal, Anies melarang pemilik rumah memperjualbelikan rumah tersebut.

Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) akan mengatur agar rumah-rumah tersebut tetap sasaran. Salah satu komponennya adalah, jika ada yang terpaksa menjual, Pemda DKI sendiri yang akan menjadi badan yang membelinya.

Anies mengatakan bahwa jika ada golongan masyarakat yang tidak bisa membeli rumah DP Rp 0 karena tidak memenuhi syarat perbankan (gaji minimal, dll) maka pihaknya sedang memikirkan kebijakan lain untuk mengakomodasinya.

Misalnya dengan mengizinkan mereka menyewa terlebih dahulu, jika tertib membayar sewa maka bisa menjadi hak milik.

Saat ini, Pemprov DKI sedang menghitung-hitung kebijakan tersebut, seperti durasi penyewaan, ketertiban pembayaran, kerapian perawatan unit, dll.

Baca juga: Ini Penampakan Rumah DP 0 Persen di Klapa Village

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat (quick count), Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki banyak agenda yang harus dilaksanakan ketika mulai memimpin DKI Jakarta pada Oktober ini. Salah satunya adalah program pembangunan dan pembiayaan rumah tanpa ruang muka (program DP Nol Rupiah).

Anies-Sandi berjanji akan membantu memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dengan penghasilan antara Rp 4-7 juta per bulan. Bentuk hunian yang ditawarkan adalah rumah susun dengan harga Rp 350 juta. Fokusnya pun adalah hunian vertikal di tanah-tanah pemprov di 5 Kotamadya DKI Jakarta.

Tambahnya lagi, fokusnya ada di lima wilayah, khususnya tanah Pemprov yang selama ini menganggur. Mengenai lokasi pasti tanah Pemprov yang akan dimanfaatkan, pasangan ini mengaku belum bisa memberi tahu karena akan memicu spekulasi dan akhirnya menjadi ajang untuk mencari uang.

Inti dari program ini adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menghilangkan biaya DP pembelian rumah dengan beberapa syarat:

1. Harga rumah maksimal Rp 350 juta. Karena masyarakat harus membayar DP Rp 52 juta untuk membeli sebuah rumah dan DP inilah yang akan dihapuskan
2. Warga DKI Jakarta kelas menengah ke bawah dengan penghasilan total mencapai Rp 7 juta per bulan dan belum pernah memiliki rumah atau properti sendiri. Termasuk pekerja informal yang pendapatannya tidak menentu.
3. Diprioritaskan bagi masyarakat yang telah menjadi warga Jakarta dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun dengan dibuktikan sejak kepemilikan KTP.
4. Digunakan sebagai tempat tinggal
5. Konsumen telah menabung sebesar Rp2,3 juta per bulannya selama enam bulan terakhir di Bank DKI. Ini untuk membuktikan konsumen mampu membayar cicilan dan juga bisa membayar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program
6. Melampirkan bukti penghasilan bagi pekerja formal dan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah untuk pekerja informal

Jika lolos seleksi, konsumen bisa mencicil sebesar Rp2,3 juta selama 20 tahun dengan asumsi bunga bank 5% untuk FLPP atau rumah subsidi.

Selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Semoga Jakarta bisa menjadi lebih baik

Baca juga: Perbandingan Antara Rumah dan Apartemen Harga Rp 350juta di Jakarta

Sumber: Detik Finance dan Kompas Properti