Program Rumah DP 1 Persen

Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pembangunan 6.000 rusunami dengan skema DP 1 persen Program rumah DP 1 persen ini memungkinkan buruh dan pekerja di Tangerang Selatan untuk memiliki hunian pertama mereka. Program ini dikatakan sudah dipersiapkan secara matang sejak tahun 2015 lalu.

Program yang diberi nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini memungkinkan penerima program untuk mendapatkan beberapa manfaat, seperti DP 1% dan subsidi bunga KPR yang ditanggung hanya sebesar 5%. Setelah Tangerang Selatan, selain program rumah DP 1 persen, Presiden Jokowi akan meluncurkan program serupa yakni rumah tapak seharga Rp 112 juta di Depok.

Tapi, ditelusuri oleh Detik Finance, rumah di Depok ini hanya 20 unit dan sudah habis terjual sejak tahun 2015. Harga rumah ini pun sudah naik menjadi Rp 141 juta per unit. Menurut data Kementerian PUPR, rumah yang dimaksud adalah proyek Green Citayam City yang dibangun pengembang PT Green Construction City di Jalan Raya Citayam Parung, Bojonggede, Depok. Nantinya akan ada sekitar 6.145 unit rumah yang dibangun. Akan ada empat tipe berbeda, mulai dari tipe 27/72 (luas bangunan 27 m2 dan tanah 72 m2), tipe 27/84, tipe 36/84 dan tipe 41/98.

Diketahui bahwa di tahun 2015, alokasi dana FLPP yang disediakan pemerintah sebesar Rp 5,1 triliun. Di 2016, alokasinya naik menjadi Rp 9,23 triliun. Sementara di 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 9,7 triliun. Dengan anggaran di 2017 tersebut ada sedikitnya 375.000 hunian yang bisa dibiayai dengan skema FLPP.

Program lain yang dimiliki pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian adalah subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 triliun dan bantuan uang muka (BUM) sebesar Rp 2,2 triliun. Manfaat yang diterima masyarakat dari program SSB dan BUM sama seperti program FLPP. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu maksimal Rp 4 juta/bulan.

Dikutip dari situs bank BTN selaku pelaksana terbesar untuk KPR subsidi, berikut ini adalah syarat dan ketentuan mendapatkan fasilitas FLPP:

1. WNI dan berdomisili di Indonesia
2. Berusia 21 tahun atau telah menikah
3. Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
4. Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera susun
5. Atau maksimal gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah
6. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
7. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
8. Menandatangani Surat Pernyataan di atas materai

Bagaimana Anda tertarik untuk mendapatkan program rumah DP 1 persen dari Presiden Jokowi?

Baca juga: Pemerintah Bangun 6.000 Unit Rusunami Untuk Buruh

Sumber: Detik Finance

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) baru saja meluncurkan program cicilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah pertama mereka. Program ini diberi nama Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja.

Dalam menjalankan program ini, BPJS-TK bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan beberapa bank lainnya, seperti Bank Mandiri, BNI, dan beberapa bank daerah. Dengan adanya program ini, diharapkan peserta BPJS-TK akan mengalami kemudahan dalam mencicil rumah pertama mereka.

Program ini juga merupakan layanan tambahan dari pengembangan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT). Tentu saja program ini mendapat respons yang baik dari masyarakat, terutama para peserta BPJS-TK dengan pemasukan maksimal Rp 4 juta.

Berikut ini adalah keuntungan mencicil rumah dan apartemen dengan BPJS-TK:

1. Selain bisa memperoleh pinjaman pendanaan hingga 99% dari harga rumah, peserta BPJS-TK juga mendapat bantuan uang muka.
2. Biasanya, golongan MBR yang mengajukan cicilan rumah subsidi pemerintah hanya perlu membayar uang muka sebesar 1% saja, namun jika tidak memenuhi syarat mereka harus membayar uang muka sebesar 5%. Tapi dengan program ini, BPJS akan memberikan subsidi sebesar 4% uang muka, sehingga meskipun tidak memenuhi syarat, MBR hanya perlu membayar uang muka sebesar 1%.
3. Masyarakat kalangan non-MBR juga bisa memanfaatkan program ini dengan syarat kalangan non-MBR tersebut belum pernah memiliki rumah dan harga rumah maksimal adalah senilai Rp 500 juta.
4. Tingkat suku bunga cicilan tetap sebesar 5% selama masa kredit berlangsung dan masa kredit bisa berlangsung hingga 20 tahun, sehingga besaran cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan MBR.
5. Walaupun menggunakan dana JHT untuk program ini, hal ini tidak akan mengganggu pemberian hasil pengembangan kepada peserta BPJS-TK secara keseluruhan

Baca juga: Daftar Apartemen Yang Bisa Dibeli Dengan Program KPA BPJS Ketenagakerjaan

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) baru saja meluncurkan program cicilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah pertama mereka. Program ini diberi nama Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja.

Tingkat suku bunga cicilan tetap sebesar 5% selama masa kredit berlangsung dan masa kredit bisa berlangsung hingga 20 tahun, sehingga besaran cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan MBR.

Untuk dapat mengikuti program ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah menjadi peserta BPJS-TK paling kurang selama satu tahun dan telah mengikuti program Jaminan Hari Tua minimal satu tahun
2. Peserta harus mengajukan permohonan cicilan untuk rumah subsidi yang prosesnya tidak jauh berbeda dengan program KPR pada umumnya, tetapi Anda harus menyertakan kartu BPJS-TK yang Anda miliki
3. Permohonan akan diberikan kepada bank dimana bank akan memulai prosedur yang sama seperti proses pengajuan cicilan umumnya
4. Jika semua syarat sudah dipenuhi, bank akan melanjuti proses ini ke pihak BPJS-TK yang akan memeriksa riwayat kepesertaan, mulai dari disiplin di tempat kerja, ketepatan waktu dalam membayar iuran BPJS-TK, dll.

Apartemen Juga Bisa Dicicil Dengan BPJS-TK

Selain rumah, masyarakat juga bisa menggunakan program BPJS-TK ini untuk mengajukan KPA. Keuntungannya adalah, suku bunga yang diberikan relatif lebih rendah, yaitu antara 7,75% dengan skema pembiayaan maksimal, mencapai 90%.

Untuk mengajukan KPA melalui BPJS-TK, syaratnya tidak jauh beda dengan syarat yang diperlukan seperti di atas, yaitu harga apartemen tidak melebihi TP 500 juta, dan merupakan hunian pertama yang dibeli peserta BPJS-TK tersebut, baik apartemen baru maupun apartemen second.

Baca juga: Daftar Apartemen Yang Bisa Dibeli Dengan Program KPA BPJS Ketenagakerjaan