Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadmuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menurunkan tarif tol.

Kabarnya, tarif tol (terutama yang diresmikan di era Presiden Jokowi) dinilai terlalu mahal. Keluhan ini datang dari pengemudi truk yang lebih memilih untuk jalur jalan biasa ketimbang tol karena tarifnya yang mahal. Ruas tol yang diresmikan di era Presiden Jokowi rata-rata berkisar Rp 1.000 per kilometer, berbeda dengan tol-tol yang sudah ada yang rata-rata tarifnya tidak lebih dari Rp 1.000 per kilometer.

Menurut Basuki, untuk menurunkan tarif tol kendaraan golongan II ke atas, pemerintah akan menyederhanakan golongan truk. Jika saat ini terdapat empat golongan yaitu golongan II, III, IV dan V, maka akan dijadikan 2 golongan saja,  yaitu golongan II dan III. Artinya, golongan III, IV dan V akan menjadi satu golongan.

Golongan II yang tarifnya tadinya Rp 1.800 per kilometer akan turun menjadi Rp 1.500 per kilometer. Sampel yang digunakan adala tol Ngawi-Kertosono. Golongan III yang awalnya Rp 2.400 per kilometer, golongan IV Rp 3.000 per kilometer, dan golongan V Rp 3.600 per kilometer maka akan disederhanakan menjadi golongan III semua dengan tarif Rp 2.000 per kilometer.

Jika ditotal, tarif sebelumnya yang tadinya golongan II golongan II Rp 86.400, golongan III Rp 115.200, golongan IV Rp 144.000, golongan V Rp 172.800 akan berubah menjadi golongan II dan III menjadi Rp 172.000 dan Rp 96.000.

Selain dengan menggunakan cara penyederhanaan golongan yang diterapkan di seluruh ruas tol di Indonesia, ada skema lain yang bisa digunakan. Skema tersebut adalah dengan memperpanjang masa konsesi jalan tol maksimal sampai 50 tahun.

Perubahan tarif ini rencananya akan diberlakukan efektif pada akhir Maret 2018 dengan pemberlakuan tarif di seluruh ruas jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia. Tapi, hal ini masih dalam kajian karena tarif yang diberlakukan saat ini masih berbeda-beda sesuai dengan tahun dibangunnya.

Dampak perubahan tarif ini hanya akan terlihat di golongan III, IV, V yaitu penurunannya sampai 20%-35%. Golongan V bisa turun 35%, golongan IV 21,8%, golongan III 25%, golongan II dan I hanya 2%. Ini exercise-nya.

Baca juga: Tiga Peraturan Baru di Tol Jakarta-Cikampek Mulai Berlaku Hari Ini

Sumber: Detik Finance

Pada artikel kami berjudul Dampak Sektor Properti Jika Ibu Kota Dipindahkan Dari Jakarta, diketahui bahwa Pemerintah berencana akan memindahkan Ibukota sekaligus pusat pemerintahan ke luar Jawa, sedangkan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta.

Ternyata rencana ini semakin serius untuk direalisasikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dimana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ia telah membahas rencana detail nya dengan Pak Presiden.

Diskusi ini menyakup kajian pemindahan ibukota, termasuk pada skema pendanaannya dimana akan rampung tahun ini. Beberapa aspek yang dikaji antara lain adalah: penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Pemindahan ibukota didasarkan oleh kajian dari fakta bahwa pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau lainnya tidak seimbang.

Jika hasil kajian menunjukkan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke kota lainnya, maka hanya kantor pemerintahan saja yang dipindahkan. Di kota tersebut juga akan dibangun kantor Presiden dan kantor kementrian sementara Jakarta menjadi pusat bisnis dan keuangan.

Berikut ini adalah beberapa daerah yang pernah diwacanakan menjadi ibukota baru Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto:

1. Jonggol, di Jawa Barat.
   Pada masa Orde Baru, Jonggol dinilai paling realistis sebagai ibukota baru apalagi letaknya hanya 40 kilometer di sebelah tenggara Jakarta. Selain Jonggol, Karawang juga diusulkan menjadi salah satu calon pengganti Jakarta
2. Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
   Sejak ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Tengah pada 1957, disebut-sebut bahwa presiden pertama Indonesia, Soekarno, merencanakan untuk mengembangkan dan membangun Palangkaraya sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Palangkaraya jauh lebih luas daripada Jakarta dan tidak seperti kota-kota di pulau Jawa, Palangkaraya relatif aman dari gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tahun ini, Presiden RI ketujuh, Joko Widodo kembali mengusulkan pemindahan ibu kota ke kota ini.
3. Deretan Kota Di Kalimantan
   Pada tahun 2015, Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A Chaniago, di Samarinda, Kaltim, Kamis (2/4/2015), Bappenas mengumumkan daerah-daerah yang bisa menjadi jadi ibu kota Indonesia.Daerah itu tersebar di seluruh Kalimantan, yaitu:
   a. Tanahbumbu (Tanbu) dan Kotabaru di Kalsel
   b. Kuala Kapuas (Kapuas), Pangkalanbun (Kotawaringin Barat) dan Sampit (Kotawaringin Timur) di Kalteng,
   c. Panajam Paser Utara di Kaltim
   d. Kayong Utara di Kalbar.
4. Kota Palembang, Sumatera Selatan
   Palembang disebut oleh Kepala Kesbang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Lahmudin Harun, saat memberikan sambutan dalam Konperda Ke-1 DPD Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Sumsel, di Hotel Sandjaya, Palembang, Sabtu (10/2/2007) lalu sebagai calon pengganti Jakarta menjadi ibukota Indonesia.
5. Kecamatan Maja, Lebak, Banten
   Provinsi Banten dianggap layak menjadi pengganti Jakarta sebagai ibukota Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan sebagai daerah penyangga juga mudah ditempuh oleh angkutan kereta api maupun kendaraan umum. Hal ini disampaikan oleh Bupati Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung pada tahun 2013.Menurutnya, wacana pemindahan ini ramai dibicarakan ketika Jakara dilanda banjir. Menurutnya, memindahkan ibukota ke Kecamatan Maja bisa mengurangi kemacetan dan banjir di Jakarta. Selain itu, Kecamatan Maja yang lahannya seluas 5.250 hektar sebagian besar merupakan milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehingga masalah pembebasan lahan pasti akan lebih mudah.
6. Mamuju, Sulawesi Barat
   Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kota Mamuju di Sulawesi Barat menjadi ibu kota karena letaknya berada di tengah tengah Indonesia. Menurutnya, di peta, Kota Mamuju berada tepat di tengah Indonesia jika ditarik garis dari atas ke bawah, serta dari kanan ke kiri.Hal ini sama seperti yang dilakukan Myanmar dimana ibu kota nya saat ini, Naypyiday, berada di titik tengah negara. Walaupun jauh dari Jakarta, tapi menurutnya kemana-mana lebih dekat.

Sumber: TribunNews