Indonesia memiliki banyak penguasa bisnis properti pengembang properti yang terus mengembangkan sayap-sayap usahanya dengan cara melakukan inovasi baru. Ini membuat jenis usahanya semakin bervariasi dan nilai asetnya terus meningkat setiap tahun. Perubahan nilai aset tersebut terlihat dari laporan keuangan  yang dipublikasikan setiap kuartal dan tahun, salah satunya yang kami kutip dari Bloomberg ini.

Penguasa Bisnis Properti

Berikut ini adalah daftar pengembang yang memiliki nilai aset terbesar hingga kuartal pertama tahun 2018:

1. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
   Dengan total nilai aset sebesar Rp 57,63 hingga kuartal pertama tahun 2018, PT Lippo Karawaci Tbk mengalami peningkatan aset dari tahun 2017 yang jumlahnya Rp 56,77 triliun. Dengan proyek-proyek nya yang berupa kota mandiri yang berisi hunian rumah, apartemen, rumah sakit, hotel, mall, serta pengelolaan kawasan industri, Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang, developer ini memiliki diversifikasi usaha yang luas. Selain itu juga terdapat proyek terbarunya, Meikarta sebuah kota mandiri di lahan 500 hektar di Cikarang yang nantinya akan terdapat 100 gedung yang terdiri dari 35 hingga 45 lantai untuk hunian, perkantoran strata titel, hotel bintang, pusat perbelanjaan, dan area komersial.
2. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
   Dengan total aset Rp 48,58 triliun hingga kuartal pertama 2018, jumlah tersebut naik dari tahun 2017 Rp 45,95 triliun. BSDE mengembangkan real estate berupa perumahan, kawasan komersial dan industri, lapangan golf, dan fasilitas uum. Selain itu juga terdapat gedung serba guna berskala internasional, Indonesia Convention and Exhibition (ICE) yang bekerja sama dengan Kompas Gramedia Group.
3. PT Ciputra Development Tbk  (CTRA)
   Total asetnya tahun ini mencapai Rp 32,29 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebanyak Rp 31,706 triliun. CTRA merupakan pengembang proyek perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, lapangan golf, club, restoran, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya.
4. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN)
   Perusahaan ini mengalami penurunan nilai aset dimana pada tahun 2017 nilai asetnya Rp 28,79 triliun sedangkan hingga kuarta pertama 2018 turun menjadi Rp 28,50 triliun. Salahs atu proyeknya yaitu Podomoro Park seluas 100 hektar di Bandung Selatan yang terdiri dari 3.000 unit rumah dengan berbagai tipe.
5. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON)
   Salah satu pengembang dengan peningkatan nilai aset dari tahun sebelumnya. Hingga kuartal pertama 2018, aset perusahaan bernilai Rp 23,87 triliun, bertambah dari tahun 2017 yang nilainya Rp 23,35 triliun. Pengembang pusat perbelanjaan, kompleks perkantoran, apartemn, kawasan industri dan hotel ini memiliki proyek-proyek di Surabaya dan Jakarta.

Baca juga: Ini Pengembang Terbaik Tahun 2017 Versi Indonesia Property Awards

Sumber: Bloomberg

Karena banyaknya keluhan masyarakat tentang rumah subsidi yang kualitasnya kurang baik dan tidak layak huni, maka pemerintah memutuskan untuk mendata pengembang rumah subsidi berdasarkan keanggotaan dalam asosiasi.

Asosiasi tersebut antara lain asosiasi Real Estat Indonesia (REI) maupun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Ini karena Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menemukan bahwa hampir 40 persen rumah tidak layak huni.Pengembang dianggap paling bertanggung jawab atas kurangnya akses air bersih, listrik, dan rumah tidak layak dari segi konstruksi.

Direktur Layanan PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Saraswati, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta asosiasi pengembang yang sudah disahkan.

Diketahu bahwa Apersi saat ini sudah terpecah menjadi dua, salah satunya membentuk asosiasi baru bernama Pengembang Indonesia (PI), tapi pihak PDPP tidak akan sembarangan mendaftarkan asosiasi, meskipun anggotanya cukup banyak, karena akan ditinjau kembali apakah sudah memiliki izin dari Kemenkumham atau belum.

Jika sudah terdaftar di asosiasi yang disahkan Kemenkumham, pengembang akan secara otomatis terdaftar di PPDPP dan akan mendapatkan kemudahan yang disediakan. Fasilitas-fasilitas tersebut akan mendukung pengembang dalam mencari deman di suatu daerah.

Saraswati juga mengatakan bahwa ia mendorong pengembang ini untuk membangun rumah-rumah subsidi karena jenis rumah ini lebih cepat terjual dibandingkan rumah komersial. Menjual rumah subsidi juga dinilai lebih untung karena jika tidak mampu melunasi cicilan, rumah akan ditarik bank dan rumah tersebut akan ditawarkan kembali ke pasar.

Baca juga: Pertanyaan Wajib Calon Pembeli Untuk Developer Proyek Yang Belum Dibangun

Sumber: Kompas Properti