Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (Kemenpupera) akan membangun 50 paket rumah susun sewa (Rusunawa) dan 48 paket rumah khusus mulai tahun ini. Rumah tersebut akan dibangun oleh Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perumahan di seluruh Indonesia.

Tapi, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera mengatakan bahwa rencana ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang membutuhkan hunian sewa karena rencana Kemenpupera ini untuk memenuhi kebutuhan hunian tahun ini cukup banyak. Karena itu diperlukan koordinasi dari pihak hunian sewa seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, pesantren, asosiasi, dll.

Lahan yang dijadikan lokasi pembangunan juga harus siap secara administratif. Semua permasalahan administratif seperti sertifikat tanah, dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dipastikan selesai dan jika lahannya tidak clean and clear, lokasinya akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih siap. Tanpa ada kedua hal terebut, pembangunan rusunawa dan rumah khusus bisa mengalami kendala dan bahkan batal.

Selain itu, Syarif juga berkata bahwa hal lain yang diperlukan kesiapannya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, dan manajemen konsultan. Hal tersebut untuk menjamin pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan dan menghindari komplain di kemudian hari.

Syarif mengatakan bahwa standar proyek Rusunami dan rumah khusus yang akan dibangun Kemenpupera adalah standar yang baik, karena itu pihak-pihak yang membutuhkan harus membersiapkan semuanya dengan baik agar tidak ada kendala di lapangan.

Baca juga: Pemerintah Akan Membangun 10 Rusunawa di Jawa Barat

Sumber: Housing-Estate