Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memberitahukan tentang wacana pajak kemacetan, atau congestion tax, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman – M.H. Thamrin. Menurutnya, pajak ini sudah ada di luar negeri karena tujuannya adalah agar semakin banyak masyarakat yang beralih ke angkutan umum.

Lanjutnya, pajak kemacetan ini akan diterapkan lewat electronic road pricing atau ERP. (Baca Juga : ERP di Jakarta) Karena itu, semua kendaraan yang melewati Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin akan dikenakan biaya. Biaya tersebut ditentukan berdasarkan kepadatan jalan; semakin padat kendaraan, semakin tinggi biaya yang dikenakan.

Pajak Kemacetan

Pajak ini bukan hanya untuk mobil saja, tetapi juga untuk sepeda motor. Ini agar masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi publik sehingga bisa mengurangi kemacetan. Sandiaga Uno ingin sistem ERP berlaku secepatnya. Saat ini, sudah ada enam perusahaan yang mengikuti lelang untuk menjadi pengelolanya.

Wacana ini dinilai positif oleh pengembang PT Duta Paramindo Sejahtera. Marketing Director Jeffry Yamin, mengatakan bahwa pengenaan pajak kemacetan di jalan-jalan utama itu bisa membatasi jumlah pengguna jalan utama.

Selain bisa digunakan untuk subsidi bagi pengguna sistem transportasi massal, pajak tersebut bisa mendorong masyarakat untuk mencari hunian yang berdekatan dengan tempat kerja. Karena itu, menurutnya pajak kemacetan ini akan mendorong sektor apartemen di dalam kota yang dekat dengan tempat kerja.

Pajak yang bersifat wajib itu membuat masyarakat untuk memilih membatasi gerak, sehingga mencari hunian vertikal yang dibangun dengan konsep kehidupan terintegrasi. Pengembang apartemen Green Pramuka tersebut juga mengatakan bahwa sifat para generasi milennial cenderung ingin praktis, sehingga mencari hunian terpadu yang dekat dengan pusat-pusat bisnis dan gaya hidup, serta kampus.

Tambahnya lagi, ide pengenaan pajak tersebut seharusnya dikenakan di seluruh jalur utama Jakarta yang sudah ada layanan angkutan massal. Bagaimana menurut Anda, apakah setuju bahwa dengan wacana pajak kemacetan ini akan mengurangi kemacetan?

Baca juga: Ditjen Pajak Mengintegrasi Kartu NPWP, Passpor, BPJS Menjadi Satu