KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah salah satu fasilitas yang paling banyak digunakan masyarakan dalam membeli hunian. Ini merupakan cara termudah bagi mereka yang ingin mencicil rumah dengan bunga yang tidak terlalu tinggi.

Jika Anda memutuskan ingin membeli hunian dengan menggunakan fasilitas KPR, sangatlah penting untuk memilih bank yang tepat. Bank ini nantinya akan menjadi mitra Anda hingga cicilan selesai. Ini berarti bank tersebut akan menjadi mitra Anda selama belasan tahun, karena itu kerjasama antara Anda dengan bank harus harmonis dan baik.

Berikut ini adalah tiga ciri penting yang harus Anda perhatikan ketika mencari bank KPR paling tepat untuk Anda.

Memenuhi Kebutuhan Nasabah

Kebutuhan nasabah KPR antara lain adalah: suku bunga stabil, bunga cicilan rendah, bebas biaya provisi dan administrasi, dan masih banyak lagi. Pastikan bank yang Anda pilih memenuhi keinginan dan kebutuhan Anda.

Bersikap Transparan

Sangat penting bagi bank KPR untuk bersikap transparan karena KPR bukanlah hal sederhana yang bisa disepelekan. Pastikan bank mau menjawab dan bersikap transparan terkait program KPR. Ini akan memudahkan Anda sebagai nasabah sehingga proses pengajuan KPR bisa selesai dengan cepat.

Sering Direkomendasikan

Pastikan bank yang Anda pilih sudah terbukti kredibel, bisa dipercaya, bisa diandalkan ketika memberikan pelayanan bagi nasabahnya sehingga semua nasabahnya puas dan merekomendasikan servis tersebut ke kerabat dan teman-temannya.

Jika bank KPR tersebut baik, maka developer juga akan merekomendasikan bank tersebut untuk digunakan pembelinya dalam pembiayaan KPR.  Karena itulah, Anda juga bisa meminta rekomendasi dari pihak developer atau pihak lain yang sering berurusan dengan KPR.

Baca juga: Inilah Syarat Mengajukan KPR Wajib Diketahui

Sekarang ini orang-orang semakin lebih memilih membeli rumah melalui fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) karena bisa memiliki rumah tanpa harus melunasi secara langsung. Meskipun terlihat ringan, Anda harus cermat memilih produk dan skema angsuran KPR yang sesuai dengan kemampuan.

Jangka Waktu KPR

Hal ini juga berlaku dalam menentukan jangka waktu kredit tersebut. Saat ini ada banyak pilihan jangka waktu KPR, mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hingga 25 tahun. Kebanyakan orang biasanya memilih jangka waktu 15 tahun.

Baca juga: Kini Generasi Millenial Bisa Memiliki Rumah Sendiri

Ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu KPR yang tepat. Ini agar Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih. Berikut ini adalah beberap faktor tersebut :

1. Usia

   Biasanya bank memberikan syarat mengajukan kpr salah satu-nya adalah usia, ketika KPR berakhir sehingga pengambilan jangka waktu ini tidak bisa lepas dari faktor usia. Biasanya usia maksimal yang ditetapkan oleh bank adalah mulai dari 55 hingga 65 tahun. Karena itu jika Anda mengambil Kredit di usia 40 tahun akan sulit disetujui permohonannya jika ingin mengambil tenor 20 atau 25 tahun.

2. Rencana keuangan di masa depan

   Setiap orang pasti memiliki rencana masa depan yang ingin dicapai, terutama dari segi keuangan. Misalnya untuk menikah, biaya melahirkan, membeli mobil, tabungan sekolah anak, liburan, dll. Jika Anda merasa pengeluaran Anda akan semakin tambah, ada baiknya memilih waktu KPR yang lebih panjang dan jumlah cicilan yang stabil

3. Pekerjaan

   Karyawan dengan penghasilan bulanan stabil bisa mengambil jangka waktu KPR yang tepat karena besar cicilan KPR tenor panjang biasanya lebih ringan. Resikonya, Anda harus menanggung hutang dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika Anda adalah pengusaha atau karyawan lepas dengan bonus besar di luar pendapatan, KPR tenor lebih cocok dipilih. Ini karena bunganya lebih rendah dan bisa menggunakan penghasilan ekstra untuk top up KPR, yaitu melunasi sebagian atau seluruh utang KPR.

4. Utang-utang lain

   Utang-utang lainnya harus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih jangka waktu KPR. Jika Anda masih memiliki utang atau cicilan lain yang belum lunas, ada baiknya untuk menyelesaikan utang-utang tersebut agar tidak menambah beban keuangan Anda ketika KPR mulai berjalan.

Sumber: Liputan6

Pada artikel kami sebelumnya, Bisakah Pindah Bank KPR di Tengah-Tengah Masa Cicilan? Terjawab bahwa Anda bisa saja take over KPR ke bank lain.

Promo dan pelayanan yang menggiurkan dari bank lain, seperti bunga yang lebih rendah, dll biasanya membuat debitur ingin pindah ke bank saingan dalam mencicil kredit rumah.

Tapi, sebelum memutuskan untuk take over KPR ke bank lain, berikut ini beberapa hal yang harus diketahui sebagai bahan pertimbangan

1. Pindah ke bank lain berarti mengikuti proses KPR/KPA dari awal

   Biasanya Anda harus mengulang proses dari awal seperti pertama kali mengajukan pindah bank KPR/KPA. Ini artinya Anda akan di minta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan membayar biaya-biaya, termasuk biaya tambahan seperti administrasi pindah KPR/KPA. Pastikan untuk meminta keringanan dari pihak bank baru dan mengecek secara detail dalam perjanjian dengan bank awal apakah ada biaya-biaya lain yang harus dibayar jika ingin pindah.

   Baca juga: Apa Saja Syarat Mengajukan KPA, Berikut Persyaratannya

2. Diperlukan alasan permohonan pindah KPR/KPA

   Biasanya bank awal akan menanyakan alasan Anda ingin take over KPR/KPA. Keinginan pindah tanpa alasan akan membuat permohonan Anda ditolak. Alasan-alasan yang digunakan contohnya adalah karena pelayanan yang tidak memuaskan, atau suku bunga yang terlalu tinggi.

3. Pilih Bank dengan kredit terbaik

   Sebelum memutuskan pindah, pastikan Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bank yang menarik bagi Anda. Apakah pelayanannya baik? Apa bunga cicilan bersaing? Apakah reputasinya bagus?

   Bandingkan bank satu dengan bank lainnya dan jangan sungkan untuk bertanya kepada teman-teman dan kerabat lainnya yang memiliki pengalaman mencicil rumah di bank tersebut. Hitung juga bunga cicilan dan tenor yang tersisa dan pastikan pindah tidak membuat Anda rugi atau mengeluarkan uang lebih banyak lagi.

4. Pastikan bank awal mengeluarkan semua dokumen

   Pastikan bahwa bank awal sudah mengeluarkan semua dokumen yang diperlukan untuk pengalihan KPR/KPA. Dokumen-dokumen ini biasanya adalah surat pelepasan hak dan tanggung jawab atas harta yang Anda miliki dari bank lama. Selain itu, Anda akan diminta melampirkan dokumen lain, seperti fotokopi sertifikat. Pastikan Anda mendapatkan fotokopi surat akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), dan perjanjian kredit.

Intinya, jangan mengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan secara terburu-buru. Ambil informasi sebanyak-banyaknya dan hitunglah secara rinci, apakah keputusan tersebut akan membuat Anda untung, atau justru malah rugi. Good luck!

Sumber: HaloMoney

Selamat! Pengajuan KPR/KPA (Kredit Pemilikan Rumah/ Kredit Pemilikan Apartemen) Anda sudah diterima dan semakin dekat waktu bagi Anda untuk mendapatkan rumah impian. Tapi, tahukah Anda bahwa ada kemungkinan bahwa Anda akan tergiur untuk pindah bank KPR/KPA ke bank lain. Istilah lain adalah take over KPR/KPA.

Biasanya, penyebab seseorang ingin pindah KPR/KPA adalah karena suku bunga yang ditetapkan oleh bank pilihan terlalu tinggi. Bank konvensional menetapkan skema bunga tetap selama dua atau tiga tahun dan setelah itu besaran bunganya fluktuatif, tergantung kondisi pasar.

Suku bunga mengambang tersebut biasanya dianggap memberatkan, sehingga banyak yang memilih untuk pindah cicilan ke bank lain yang memberikan promo bunga ringan, atau ada juga yang memilih untuk pindah ke bank syariah.

Alasan lain orang memutuskan pindah adalah karena debitur ingin top up ke bank KPR lain yang mampu memberi limit pinjaman lebih besar. Keinginan untuk top up biasanya dikarenakan ada keperluan lain, seperti kebutuhan dana untuk renovasi rumah.

Pindah Bank KPR

Bisakah pindah bank KPR/KPA ketika cicilan sudah berjalan? Ya, tentu saja bisa. Tetapi, ini artinya Anda harus menutup kredit dengan bank awal dengan cara melunasi cicilan lebih awal.

Yang diperlukan untuk pindah bank adalah kelengkapan dokumen, Proses nya juga terbilang cepat, hanya sekitar tiga minggu, sudah termasuk hari akad kredit. Pindah bank KPR juga tidak memerlukan sesi wawancara karena sudah ada hasil cek ke Bank Indonesia.

Walaupun kebijakan berbeda-beda, secara umum ada dua biaya yang akan diberikan kepada debitur jika ingin pindah bank

1. Biaya penalti
   Biaya penalti akan di tanggung kepada debitur yang ingin melunasi cicilan lebih awal. Ini karena jika Anda ingin pindah bank KPR/KPA, Anda harus menutup kredit dengan pihak awal. Presentasi penalti yang ditetapkan bank berbeda-beda, tetapi umumnya berada di angka 2%. Ini artinya akumulasi angsuran yang harus dilunasi harus ditambah dengan biaya penalti.Contoh: Jika angsuran per bulan Anda adalah Rp 1.000.000 dan sisa tenor masih 5 tahun lagi (60 bulan), maka total yang harus dibayar ke bank awal adalah:
   Rp 1.000.000 dikali 60 bulan adalah Rp 60.000.000 ditambah Rp 1.200.000 (Biaya penalti 2% dari jumlah total sisa cicilan) adalah Rp 61.200.000.
2. Biaya tambahan
   Bank KPR/KPA juga akan membebankan biaya lain, seperti biaya provisi, biaya appraisal, dan biaya pengikatan kredit oleh Notaris/PPAT, serta biaya asuransi.

Tetapi jangan takut untuk membayar biaya-biaya tambahan ini, karena biasanya debitur memutuskan untuk takeover KPR/KPA ketika harga rumah/apartemen yang dicicil tersebut sudah naik harganya, sehingga plafon kredit nya pun naik di bank lain. Ini artinya, sisa uang pinjaman dari bank baru tersebut bisa digunakan untuk melunasi cicilan di bank lama.

Baca juga: Inilah Syarat Mengajukan KPR Wajib Diketahui

Sumber: Liputan6

Bank Indonesia sedang mengkaji peraturan mengenai loan to value (LTV) secara spasial. LTV adalah nilai kredit/ jumlah pembiayaan (bisa untuk dp rumah) yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit dengan jaminan berupa properti atau kendaraan. Saat ini, LTV berada di angka 85% yang artinya uang muka yang dibebankan kepada peminjam adalah 15%

Pengkajian LTV ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti, khususnya perumahan, dan kredit kendaraan. Aturan LTV secara spasial artinya angkanya akan dibedakan secara wilayah atau geografis. Artinya setiap daerah memiliki batas minimal DP rumah yang berbeda-beda.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, mengatakan bahwa detil nya masih dalam kajian. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa LTV spasial artinya Dp bisa ditingkatkan atau dilonggarkan. Misalnya, daerah yang NPL (kredit bermasalah) nya tinggi di sektor perumahan termasuk KPR yang diperketat.

Tanggapan Bank Mengenai Kebijakan BI Ini

Tanggapan bank-bank mengenai kebijakan ini juga positif. Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Kartika Wirjoatmodjo juga menjelaskan bahwa idealnya penyaluran kredit perumahan memang sesuai dengan kualitas kredit wilayahnya. Hal tersebut dilihat dari kondisi rasio kredit bermasalah (NPL) di wilayah tersebut.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa kajian LTV spasial tersebut baik dan diharapkan bisa meningkatkan permintaan kredit konsumen. Penerapan LTV spasial juga diharapkan bisa menimbulkan permintaan kredit properti dan KPR berdasarkan kapasitas dan kapabilitas ekonomi daerah tersebut.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, juga mengatakan kajian LTV spasial dinilai baik untuk meningkatkan kualitas kredit. Ini berarti penyaluran bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan tidak sembarangan dalam menyalurkan kredit.

Agar BI bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan wilayah, harga tanah dan rumah di daerah harus tersedia. Ini artinya diperlukan kerja sama dengan para pengembang dan asosiasi untuk melengkapi data-data spasial.

Alasan DP Rumah Dibedakan Per Daerah

Masih dalam tahap pengkajian, alasan pembedaan DP rumah di masing-masing daerah adalah agar ekonomi di Indonesia bisa pulih dan bank bisa terbantu tanpa kehilangan azas kehati-hatian dan forward looking. 

Pelonggaran LTV secara spasial juga untuk mendukung pengembangan atau intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat dengan lebih baik lagi. Pertumbuhan kredit properti terus menurun sejak bulan Juni 2014. Tercatat, penyaluran kredit properti yang di tercatat Bank Indonesia per Agustus adalah Rp 762,1 triliun.

Sementara untuk KPR dan KPA, tercatat Rp 389,2 triliun, tumbuh 10,4% dari bulan sebelumnya yang berada di angka Rp 385,7 triliun. Kredit real estate berada di angka Rp 133 triliun, tumbuh 8,5% dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka Rp 132 triliun.

Saat ini, bank-bank masih menunggu hasil kajian dari BI tentang penerapan dan perhitungannya. Selain itu juga sedang menunggu hasil lelang rumah sebagai salah satu perhitungan dalam penyaluran kredit perumahan.

Baca juga: Mulai Agustus, Jumlah DP Rumah dan Rusun Akan Diturunkan

Sumber: Detik Finance

Syarat mengajukan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) – Tidak hanya untuk rumah saja yang bisa diajukan untuk di kredit. Namun apartemen pun bisa diberikan kemudahan untuk pembeliannya yaitu bisa dengan cara di kredit. Semakin bertambahnya populasi penduduk di Indonesia membuat kebutuhan akan hunian semakin meningkat. Sayangnya saat ini biaya untuk mendirikan rumah secara horizontal sangat mahal sehingga sebagian orang merasa kesulitan untuk mendirikan rumah yang horizontal. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hunian dengan biaya yang terjangkau adalah membeli apartemen. Membeli apartemen ini bisa diangsur dan di kredit. Bagi Anda yang ingin membeli apartemen, simak beberapa syarat mengajukan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) yang harus Anda ketahui :

Syarat untuk Pegawai

Mengajukan KPA ini dibedakan antara Pegawai Negeri Sipil dengan pegawai swasta. Biasanya PNS untuk pengajuannya lebih dipermudah dikarenakan memiliki gaji yang pasti dan juga masa pensiun yang pasti. Berbeda dengan pegawai swasta. Meski begitu pegawai swasta yang ingin mengajukan KPA jangan berkecil hati. Bank tetap menerima pengajuan KPA yang dilakukan oleh pegawai swasta asalkan pegawai swasta tersebut memenuhi syarat. Simak syarat mengajukan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) khusus pegawai negeri berikut ini :

1. Mencantumkan fotokopi KTP suami atau istri.
2. Fotokopi C1 atau Kartu Keluarga dan fotokopi surat nikah.
3. Melampirkan fotokopi NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Melampirkan pas foto dari suami atau istri dengan ukuran 3 x 4.
5. Fotokopi SK atau Surat Keputusan pengangkatan PNS.
6. Fotokopi buku tabungan selama 3 bulan terakhir.
7. Melampirkan slip gaji yang asli dan diberikan stempel oleh instansi.
8. Melampirkan surat keterangan penghasilan jika diperlukan dalam mengajukan kredit.
9. Melampirkan surat keterangan bukti belum punya rumah khususnya bagi apartemen yang bersubsidi dari pemerintah.

Syarat KPA bagi Wiraswasta

Syarat mengajukan KPA khusus wiraswasta berbeda dengan syarat khusus pegawai atau PNS. Simak beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wiraswasta yang ingin mengajukan KPA berikut ini :

1. Melampirkan fotokopi KTP dari pihak suami atau istri.
2. Fotokopi NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau C1 dan juga fotokopi Surat Nikah.
4. Melampirkan fotokopi izin praktik atau akta pendirian.
5. Melampirkan fotokopi SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan.
6. Melampirkan laporan keuangan.
7. Melampirkan fotokopi buku tabungan atau rekening koran selama 3 bulan terakhir secara berturut-turut.
8. Melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah bagi KPA khusus apartemen yang bersubsidi.

Syarat Mengajukan KPA Lainnya

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas merupakan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin mengajukan KPA. Selain itu ada syarat lain yang harus dipenuhi agar pengajuan KPA diterima. Apartemen yang termasuk dalam KPA adalah Kalibata City  dan juga Apartemen di Pancoran.  Tidak semua apartemen bisa dibeli dengan KPA. Syarat penting lainnya yang harus diperhatikan adalah berikut ini :

1. Tidak masuk daftar hitam di Bank.
2. Memiliki catatan yang baik dalam melakukan kredit.
3. Menyukai calon debitur yang memiliki tabungan atau rekening koran.
4. Kooperatif dan tidak rewel.

Sama halnya dengan KPR, KPA ini membutuhkan persyaratan formal maupun non formal yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan KPA. Bagi Nasabah yang ingin memilih apartemen untuk di KPA, Anda bisa mengakses rukamen. Rukamen merupakan situs jual apartemen terlengkap dan termudah di Indonesia. Melalui rukamen, Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih dalam tentang syarat mengajukan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen).

Mengajukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) memang gampang-gampang susah. Ada beberapa alasan kuat yang dijadikan pedoman bank untuk melakukan penolakan pengajuan. Apa saja hal-hal tersebut?

1. Jaminan kurang memenuhi syarat
   Dalam mengajukan KPR, sertifikat dan rumah/apartemen yang dicicil adalah jaminan bagi pihak bank. Jika jaminan tersebut dianggap kurang layak atau berkualitas, maka bank tidak akan mengeluarkan kredit tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia, nilai jaminan untuk KPR rumah tapak adalah di atas 70 meter persegi dengan maksimal 85% dari nilai jaminan.
2. Status karyawan tetap kurang dari dua tahun
   Beberapa bank memiliki syarat cukup ketat untuk setiap pemohon, seperti status karyawan tetap yang harus di atas dua tahun. Jika kurang dari dua tahun, Anda harus menyertakan Surat Keterangan kerja/SK pengangkatan dari kantor sebelumnya agar masa kerja Anda melebihi dua tahun. Ini karena bank lebih menyetujui pemohon dengan masa kerja minimal dua tahun.
3. Performa saat interview kurang meyakinkan
   Saat bertemu dengan pihak bank, performa Anda sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengajuan KPR/KPA Anda. Pihak bank lebih menyukai orang yang jujur dan sopan saat wawancara. Penampilan rapi juga membantu memudahkan pengajuan Anda diterima. Tapi yang paling penting adalah performa Anda sebagai calon debitur. Catatan kredit macet, seperti cicilan-cicilan yang terlambat dilunasi, dll, akan mempersulit Anda mendapatkan KPA/KPR. Jangan pernah berbohong karena semua data, termasuk data cicilan Anda, dicatat di Bank Indonesia dan bisa diakses oleh semua bank.
4. Apartemen/Rumah/Pengembang bukan rekanan bank
   Sebaiknya Anda mencari apartemen atau rumah yang pengembangnya bekerjasama dengan bank pemberi KPA/KPR. Ini agar penerimaan permohonan kredit lebih mudah. Cari tahu juga tentang kredibilitas pengembang proyek karena jika reputasinya buruk, maka semakin kecil kemungkinan pengajuan kredit Anda diterima oleh bank.
5. Anda memiliki beberapa hutang di waktu yang sama
   Jika bank melihat bahwa Anda sudah memiliki terlalu banyak hutang di waktu yang sama, bank akan berpikir dua kali untuk menyetujui permohonan Anda. Kewajiban yang harus Anda tanggung juga diperhitungkan bank karena mempengaruhi kelancaran pembayaran cicilan nantinya. Hutang yang dilihat bukan hanya dalam bentuk KPA/KPR, tetapi juga dalam hal lain, seperti hutang kartu kredit, cicilan mobil, dll.

Baca juga: Apakah Apartemen Bisa Di Kredit?

Sumber: Liputan6

Selain KPR Konvensional, ada satu lagi jenis KPR yang juga dipilih banyak orang, yaitu KPR Syariah. Banyak lembaga perbankan yang menawarkan produk tersebut. Apa saja keuntungan yang diperoleh para konsumen jika memilih produk KPR Syariah?

1. Karena menggunakan prinsip jual-beli syariah atau murabahah, proses transaksi bukan berupa transaksi uang seperti di KPR Konvensional. Transaksi tersebut dalam bentuk barang, sehingga nilai cicilan sudah ditentukan dari awal dan tidak ada bunga.
2. Tidak bergantung pada suku bunga Bank Indonesia karena tidak ada bunga yang dibebankan konsumen
3. Dengan cicilan tetap, konsumen bisa melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan murah
4. Prinsip syariah yang digunakan membuat kredit berjalan tanpa penalti atau denda; baik saat tidak membayar cicilan tepat waktu maupun saat konsumen ingin melunasi pembayaran di awal.
5. Karena menggunakan prinsip syariah, persyaratan yang dipenuhi lebih mudah, sehingga proses pengajuan juga lebih cepat
6. Nilai uang muka KPR Syariah lebih ringan, yaitu 10% dari harga rumah atau apartemen

Karena itulah, tidak heran saat ini banyak masyarakat yang ingin mencicil rumah berpaling dari KPR Konvensional menjadi KPR Syariah. Tapi meskipun begitu, yang harus diingat adalah meskipun KPR Syariah lebih mudah karena menggunakan prinsip Islami, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

• Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
• Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun
• Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun
• Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk wiraswasta dan profesional
• Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
• Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa

Baca juga: Alasan Membeli Apartemen Dengan KPA Lebih Untung

Program Rumah DP 1 Persen

Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan pembangunan 6.000 rusunami dengan skema DP 1 persen Program rumah DP 1 persen ini memungkinkan buruh dan pekerja di Tangerang Selatan untuk memiliki hunian pertama mereka. Program ini dikatakan sudah dipersiapkan secara matang sejak tahun 2015 lalu.

Program yang diberi nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini memungkinkan penerima program untuk mendapatkan beberapa manfaat, seperti DP 1% dan subsidi bunga KPR yang ditanggung hanya sebesar 5%. Setelah Tangerang Selatan, selain program rumah DP 1 persen, Presiden Jokowi akan meluncurkan program serupa yakni rumah tapak seharga Rp 112 juta di Depok.

Tapi, ditelusuri oleh Detik Finance, rumah di Depok ini hanya 20 unit dan sudah habis terjual sejak tahun 2015. Harga rumah ini pun sudah naik menjadi Rp 141 juta per unit. Menurut data Kementerian PUPR, rumah yang dimaksud adalah proyek Green Citayam City yang dibangun pengembang PT Green Construction City di Jalan Raya Citayam Parung, Bojonggede, Depok. Nantinya akan ada sekitar 6.145 unit rumah yang dibangun. Akan ada empat tipe berbeda, mulai dari tipe 27/72 (luas bangunan 27 m2 dan tanah 72 m2), tipe 27/84, tipe 36/84 dan tipe 41/98.

Diketahui bahwa di tahun 2015, alokasi dana FLPP yang disediakan pemerintah sebesar Rp 5,1 triliun. Di 2016, alokasinya naik menjadi Rp 9,23 triliun. Sementara di 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 9,7 triliun. Dengan anggaran di 2017 tersebut ada sedikitnya 375.000 hunian yang bisa dibiayai dengan skema FLPP.

Program lain yang dimiliki pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian adalah subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 triliun dan bantuan uang muka (BUM) sebesar Rp 2,2 triliun. Manfaat yang diterima masyarakat dari program SSB dan BUM sama seperti program FLPP. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu maksimal Rp 4 juta/bulan.

Dikutip dari situs bank BTN selaku pelaksana terbesar untuk KPR subsidi, berikut ini adalah syarat dan ketentuan mendapatkan fasilitas FLPP:

1. WNI dan berdomisili di Indonesia
2. Berusia 21 tahun atau telah menikah
3. Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
4. Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera susun
5. Atau maksimal gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah
6. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
7. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
8. Menandatangani Surat Pernyataan di atas materai

Bagaimana Anda tertarik untuk mendapatkan program rumah DP 1 persen dari Presiden Jokowi?

Baca juga: Pemerintah Bangun 6.000 Unit Rusunami Untuk Buruh

Sumber: Detik Finance

Jika Anda sekarang ini masih tinggal di rumah orang tua atau apartemen sewaan, pasti ada terbesit keinginan untuk membeli rumah/apartemen. Memang membeli properti merupakan suatu investasi jangka panjang yang menguntungkan. Tapi, sebelum memutuskan untuk membeli rumah/apartemen, pastikan bahwa Anda sudah siap secara finansial untuk menyicil atau mengurus biaya bulanan rumah tersebut.

Baca juga: Perbandingan Antara Rumah dan Apartemen Harga Rp 350juta di Jakarta

Sebelum memutuskan untuk membeli apartemen/rumah, coba perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Apa sudah memiliki pendapatan yang bisa diandalkan?
   Jika Anda akan membeli rumah/apartemen dengan cara dicicil, maka Anda harus yakin bahwa pendapatan Anda sudah stabil dan bisa diandalkan. Jika pendapatan Anda belum stabil, maka pertimbangkan kembali keputusan untuk mencicil rumah/apartemen.
2. Apakah Anda memiliki pengeluaran besar lainnya
   Membeli rumah/apartemen adalah suatu keputusan besar yang mempengaruhi keadaan finansial Anda. Pastikan Anda sedang tidak memiliki beban pengeluaran lainnya, seperti cicilan mobil yang harus dibayar tiap bulan.
3. Apakah Anda sedang terbelit utang?
   Terutama jika Anda membeli dengan cara mencicil, periksa kembali kondisi keuangan Anda secara menyeluruh dan pastikan Anda sedang tidak memiliki hutang. Ini agar lembaga keuangan bisa menyetujui permohonan pinjaman tersebut.
4. Apakah Anda sudah memiliki dana darurat yang cukup?
   Memiliki rumah/apartemen sendiri artinya Anda akan memiliki pengeluaran lainnya yang mungkin Anda lupakan. Penting bagi Anda untuk menyisakan sedikit uang dari pendapatan Anda setiap bulan untuk hal-hal darurat untuk mengantisipasi biaya tersebut. Dana darurat yang dipersiapkan sedikitnya mulai dari 4 bulan hingga 12 bulan dari nilai pengeluaran per bulan.
5. Apakah Anda mampu membayar 5-10% dari total harga rumah/apartemen?
   Membeli rumah dan apartemen memerlukan dana sekitar 3-20% untuk uang muka. Karena itu lebih baik jika Anda bisa menunggu hingga Anda bisa membayar 5% atau bahkan 10-20% dari total harga rumah dengan uang tunai
6. Apakah Anda bisa dan mau mengurus rumah/apartemen sendiri?
   Dalam satu tahun, banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk rumah dan apartemen, seperti mengisi apartemen dengan peralatan baru, membetulkan yang rusak, dan bahkan beberapa renovasi. Karena itu, jika Anda tidak terbiasa mengurus dan melakukan pekerjaan tersebut sendiri, pengeluaran akan semakin lebih banyak.

Baca juga: Apartemen di Jakarta Dengan Harga di Bawah Rp 600 Juta

Sumber: Liputan6