Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dalam program DP Rp 0, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya memberikan bantuan dalam bentuk talangan uang muka sehingga uang muka yang harus ditanggung konsumen menjadi Rp 0.

Ini karena banyak orang salah paham bahwa Pemprov akan memberikan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 5%. Jadi, banyak yang mengira jika bunganya 10%, pemerintah akan subsidi 5% nya. Banyak yang mengira 5% tersebut akan diambil oleh Pemprov. Subsidinya hanya di down payment (DP) nya saja dan pemohon KPR harus membayar bunga tersebut.

Meski bunga KPR tidak disubsidi, masyarakat tetap akan mendapatkan keringanan bunga KPR hingga 5% karena sudah terlebih dahulu disubsidi oleh pemerintah pusat lewat program fasilitas likuiditas pembayaran pemerintah (FLPP).

Pemprov DKI masih belum menentukan bank yang terlibat dalam program rumah DP Rp 0. Bank tersebut akan dibangun dan ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pemprov DKI juka tengah membuat aturan mengenai rumah DP Rp 0 dan membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempersiapkan program tersebut.

Selain itu, Pemprov DKI juga menegaskan bahwa biaya iuran pengelolaan dan perawatan rusun juga ditanggung sepenuhnya oleh penghuni. Pemprov DKI juga akan menyerahkan pengelolaan rusun sepenuhnya kepada penghuni. Penghuni yang akan menentukan harga IPL, membetulkan yang rusak, dll. Pemprov DKI hanya bertanggung jawab pada pembangunan, bukan pengelolaan.

Sebagai informasi, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mengalokasikan uang Rp 200 miliar untuk membangun empat tower rusunami yang termasuk dalam program rumah DP Rp 0 ini. Rusunami tersebut tengah dibangun di lahan milik Pemprov DKI. Nantinya, konsumen akan mendapatkan SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun), surat kepemilikan bangunan gedung.

Baca juga: Ini Penampakan Rumah DP 0 Persen di Klapa Village

Sumber: Detik Finance

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah DP 0 persen rupiah yang berada di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur. Rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan tersebut berbentuk rumah susun milik (rusunami).

Dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) maka diharapkan program ini bisa dijangkau warga dengan penghasilan di bawah RP 7 juta. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program DP 0 rupiah ini.

Beberapa syarat tersebut antara lain: hanya untuk warga DKI dengan KTP DKO, telah menikah dan belum memiliki rumah, melampirkan surat keterangan dari lurah setempat yang menyatakan warga belum pernah memiliki rumah, dan berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI) agar bisa mencicil.

Nantinya akan ada dua tower yang dibangun di Klapa Village diatas lahan seluas 1,4 hektar. Pada tahap awal, akan dibangun satu menara dengan tinggi 2p lantai. Dalam satu menara tersebut akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sistem pembayaran yang digunakan adalah FLPP dimana pembiayaan perumahaan subsidi dari pemerintah ini bekerja sama dengan bank nasional yang menyediakan fasilitas tersebut. Suku bunga yang ditetapkan rendah dan flat (sama rata) selama masa cicilan, yaitu lima persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Berikut ini adalah  penampakan rumah contoh untuk hunian di Klapa Village tersebut. Dari pintu masuk, penghuni langsung melihat area ruang tamu yang terhubung dengan ruang makan dan dapur. Di samping dapur terdapat satu kamar mandi. Untuk tipe 21, terdapat satu kamar tidur.

Penampakan Rumah DP 0 Persen Klapa Village

Sumber Foto : Pemprov DKI Jakarta