1. Dengan diserahkannya Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, pada hari Jumat, 28 Juli 2017, maka Jembatan Simpang Susun Semanggi telah resmi beroperasi dan bisa digunakan oleh masyarakat umum.

SLF yang diterbitkan Kementerian PUPR dikeluarkan berdasarkan rekomendasi KKJTJ Nomor UM.01.03-KKJTJ.01/112 tanggal 28 Juli 2017 tentang Rekomendasi Persetujuan Laik Fungsi Jembatan SS Semanggi dengan struktur jembatan box girder bentuk lengkung sepanjang 1,8 kilometer.

Simpang Susun Semanggi telah menjalani serangkaian tes sebelum diterbitkannya SLF tersebut, dimulai dari uji beban statik hingga dinamik. Hasil tes menyatakan struktur dan stabilitas baik dan memenuhi defleksi yang diizinkan. Untuk jangka panjang, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji teknis di lokasi jembatan lain untuk menjamin keamanan dari jembatan di masa depan.

Pekerjaan yang rampung dua bulan lebih awal ini dibangun oleh PT Wijaya Karya dan menelan biaya Rp 360 miliar. Dana tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi menggunakan dana kompensasi lantai bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada.

Simpang Susun Semanggi juga dipercantik dengan lampu-lampu yang dipasang melingkar di jembatan. Program dan animasi lampu ditangani perusahaan lokal yang bekerja sama dengan perusahaan elektrik dari Australia yang biasa menangani Opera House dan pencahayaan di tempat-tempat ikonik lainnya.

Rencananya, jembatan akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus nanti, bersamaan dengan Hari Raya Kemerdekaan RI ke 72. Diharapkan dengan beroperasinya jembatan Simpang Susun Semanggi ini akan dapat mengurai kemacetan di jalan-jalan sekitarnya tersebut.

Baca juga:  Simpang Susun Semanggi Akan DIresmikan Pada 17 Agustus 2017

Sumber: Kompas Properti

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) baru saja mengumumkan bahwa pada bulan Oktober 2017, ditargetkan akan diberlakukan sistem pembayaran non-tunai (cashless) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia.

Diketahui bahwa saat ini sistem cashless di jalan tol baru mencapai 23 persen dari seluru ruas jalan tol. Karena itu pemerintah telah memiliki program agar semua jalan tol memiliki sistem pembayaran non tunai. Ini karena sistem cashless merupakan standar pelayanan jalan tol untuk mempercepat waktu transaksi sehingga arus lalu lintas lebih lancar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa Kemenpupera akan terus mendorong penerapan electronic toll collection dengan empat langkah:

1. Penyediaan alat yang sudah disiapkan sejak Februari 2017
2. Sosialisasi kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan dari sisi perbankan disosialisasi oleh Bank Indonesia
3. Penyediaan fasilitas pengisian ulang yang mudah dijangkau masyarakat
4. Penyiapan multi bank multi issue (untuk satu alat pembaca bisa membaca semua kartu)

Uji coba penerapan sistem cashless akan dilakukan untuk ruas Jakarta-Cikampek-Palimanan, Jakarta-Bandung, dan Juanda-Waru setelah arus mudik Lebaran tahun ini selesai. Nantinya, kartu bisa diterbitkan oleh pihak non bank yang akan diawasi oleh Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa pihaknya optimis bahwa target ini akan dicapai karena Bank Indonesia sendiri akan menyiapkan standardisasi untuk perbankan dan non-bank untuk menerbitkan kartu pembayaran dengan sistem interoperasi dan interkoneksi.

Saat ini, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia sekitar 995 km yang terbagi menjadi 35 ruas dan 22 BUJT. Lalu lintas harian rata-rata kendaraan di jalan tol saat ini 4,8 juta kendaraan dengan pendapatan Rp 12 triliun setiap tahunnya. Tahun ini, ditargetkan akan ada penambahan ruas jalan tol baru sepanjang 392 km.

Baca juga: Sistem Pembayaran Jalan Tol Nasional Terintegrasi Mulai Tahap Uji Coba

Sumber: pu.go.id

Perusahaan produsen mesin GPS, TomTom baru-baru ini mencari tahu kota-kota paling macet pada jam-jam sibuk setelah mengumpulkan data kemacetan selama setahun di 390 kota di 48 negara. Bangkok sendiri sudah menempati posisi kota paling macet di dunia selama dua tahun berturut-turut, sedangkan Jakarta berada di posisi ke 4.

Baca juga: Lokasi Hunian Yang Dilengkapi Stasiun LRT

Berikut ini peringkat kota-kota paling macet pada jam sibuk di tahun 2017:

1. Bangkok, Thailand
   Pihak TomTom mengatakan bahwa kemacetan di Thailand adalah penyebab dari kesuksesan dan kemajuan ekonomi di negara tersebut. Karena ekonomi yang membaik, populasinya menjadi banyak sehingga kemacetan juga terjadi.
2. Mexico City, Meksiko
   Walaupun berada di urutan ke-2 di daftar ini, TomTom menganggap ibukota Meksiko ini sebagai kota dengan kemacetan terburuk di dunia karena kemacetannya berlangsung seharian.
3. Bucharest, Romania
4. Jakarta, Indonesia
5. Moskow, Rusia
   Kemacetan di Moskow sudah membaik sejak pemerintah memperkenalkan peraturan parkir terbaru, dimana biaya-biaya parkir sangat mengubah perilaku penduduknya.
6. Chongqing, Cina
7. Istanbul, Turki
   Sejak pemerintah menyediakan data kemacetan secara real-time atau berkala, kemacetan juga semain berkurang karena penduduk bisa merencanakan kapan mereka mulai jalan dan kapan harus menunggu.
8. St. Petersburg, Rusia
9. Zhuhai, Cina
10. Santiago, Chile
11. Guangzhou, Cina
12. Shijiazhuang, Cina
13. Shenzhen, Cina
14. Los Angeles, AS
15. Beijing, Cina

Tahukah Anda bahwa menghabiskan waktu terlalu lama di jalan bisa merusak keuangan, kesehatan, dan bahkan perkawinan? Tapi dengan terus dibangunnya infrastruktur dan perbaikan transportasi publik di Indonesia, diharapkan kemacetan akan semakin berkurang, sehingga kualitas hidup para komuter juga lebih meningkat.

Baca juga: Daftar Apartemen Yang di Lintasi Jalur MRT

Sumber: CNN