Bank Indonesia sedang mengkaji peraturan mengenai loan to value (LTV) secara spasial. LTV adalah nilai kredit/ jumlah pembiayaan (bisa untuk dp rumah) yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit dengan jaminan berupa properti atau kendaraan. Saat ini, LTV berada di angka 85% yang artinya uang muka yang dibebankan kepada peminjam adalah 15%

Pengkajian LTV ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti, khususnya perumahan, dan kredit kendaraan. Aturan LTV secara spasial artinya angkanya akan dibedakan secara wilayah atau geografis. Artinya setiap daerah memiliki batas minimal DP rumah yang berbeda-beda.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, mengatakan bahwa detil nya masih dalam kajian. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa LTV spasial artinya Dp bisa ditingkatkan atau dilonggarkan. Misalnya, daerah yang NPL (kredit bermasalah) nya tinggi di sektor perumahan termasuk KPR yang diperketat.

Tanggapan Bank Mengenai Kebijakan BI Ini

Tanggapan bank-bank mengenai kebijakan ini juga positif. Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Kartika Wirjoatmodjo juga menjelaskan bahwa idealnya penyaluran kredit perumahan memang sesuai dengan kualitas kredit wilayahnya. Hal tersebut dilihat dari kondisi rasio kredit bermasalah (NPL) di wilayah tersebut.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa kajian LTV spasial tersebut baik dan diharapkan bisa meningkatkan permintaan kredit konsumen. Penerapan LTV spasial juga diharapkan bisa menimbulkan permintaan kredit properti dan KPR berdasarkan kapasitas dan kapabilitas ekonomi daerah tersebut.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, juga mengatakan kajian LTV spasial dinilai baik untuk meningkatkan kualitas kredit. Ini berarti penyaluran bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan tidak sembarangan dalam menyalurkan kredit.

Agar BI bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan wilayah, harga tanah dan rumah di daerah harus tersedia. Ini artinya diperlukan kerja sama dengan para pengembang dan asosiasi untuk melengkapi data-data spasial.

Alasan DP Rumah Dibedakan Per Daerah

Masih dalam tahap pengkajian, alasan pembedaan DP rumah di masing-masing daerah adalah agar ekonomi di Indonesia bisa pulih dan bank bisa terbantu tanpa kehilangan azas kehati-hatian dan forward looking. 

Pelonggaran LTV secara spasial juga untuk mendukung pengembangan atau intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat dengan lebih baik lagi. Pertumbuhan kredit properti terus menurun sejak bulan Juni 2014. Tercatat, penyaluran kredit properti yang di tercatat Bank Indonesia per Agustus adalah Rp 762,1 triliun.

Sementara untuk KPR dan KPA, tercatat Rp 389,2 triliun, tumbuh 10,4% dari bulan sebelumnya yang berada di angka Rp 385,7 triliun. Kredit real estate berada di angka Rp 133 triliun, tumbuh 8,5% dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka Rp 132 triliun.

Saat ini, bank-bank masih menunggu hasil kajian dari BI tentang penerapan dan perhitungannya. Selain itu juga sedang menunggu hasil lelang rumah sebagai salah satu perhitungan dalam penyaluran kredit perumahan.

Baca juga: Mulai Agustus, Jumlah DP Rumah dan Rusun Akan Diturunkan

Sumber: Detik Finance