Pidato Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Parlemen Australia pada hari Senin merupakan tantangan langsung bagi para pemimpin politik Australia, menguraikan empat bidang utama di mana kedua negara perlu bekerja sama lebih erat. Hubungan Indonesia dan Australia yang sudah berlangsung lama diharapkan juga dapat membangun masa depan kedua negara menjadi lebih baik.

Meskipun pidato Presiden Jokowi tidak memiliki retorika yang melambung dari pidato pendahulunya, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 tahun yang lalu, isi pidatonya termasuk ambisius untuk hubungan Indonesia-Australia yang lebih kuat.

Empat prioritas untuk hubungan Indonesia dan Australia, kata Presiden, adalah membela demokrasi dan hak asasi manusia dan menentang intoleransi, radikalisme dan politik identitas; mempromosikan perdagangan bebas dan kebijakan ekonomi yang adil; memimpin sebagai mitra pembangunan dengan negara-negara Pasifik dalam memerangi kemiskinan dan perubahan iklim; serta bekerja bersama untuk melindungi lingkungan dan mencapai keberlanjutan (sustainability).

Perdana Menteri Scott Morrison dan Pemimpin Oposisi Anthony Albanese, tentu saja, memuji Indonesia dan menekankan pentingnya hal ini bagi Australia, peluang untuk kerja sama ekonomi yang lebih besar dan perdagangan dan nilai-nilai bersama, termasuk komitmen terhadap demokrasi.

Pernyataan bersama Presiden Jokowi dan Morrison lebih jelas mencatat “keprihatinan serius tentang perkembangan di Laut Cina Selatan, termasuk militerisasi yang berkelanjutan dari fitur [pulau] yang disengketakan.”

Serbuan Tiongkok ke perairan perikanan Indonesia di Laut Natuna bulan lalu bagaikan menghantam negara Indonesia. Penyebutan Laut Cina Selatan secara eksplisit menggarisbawahi bahwa Indonesia dan Australia semakin berbagi pandangan yang sama tentang ketegangan di bagian dunia yang diperebutkan ini – meskipun kedua negara juga sangat bergantung pada perdagangan dengan Cina.

Hubungan Indonesia dan Australia untuk Masa Depan Lebih Baik

Baca juga: Banjir Jakarta 2020 Menyambut Tahun Baru Masyarakat Ibu Kota

Presiden Jokowi menggunakan sebagian pidatonya untuk mengingatkan orang-orang Australia—di mana hampir dua pertiganya masih mengatakan kepada para jajak pendapat bahwa mereka tidak menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi—tentang peningkatan negaranya di dunia dan persamaan di antara negara-negara lainnya.

Pada tahun 2050, Indonesia dikatakan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan kelas menengah terbesar ketiga dan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar US$10,5 triliun (US$15,6 triliun).

Hal tersebut adalah hal yang cocok untuk dikemukakan karena begitu banyak orang Indonesia dan Australia yang belum terlalu terbiasa dengan satu sama lain, terlepas dari kedekatan geografis, hubungan pendidikan, dan kesukaan orang-orang Australia akan liburan Bali.

Kedua negara tetap berupaya keras untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan bebas antara kedua negara.

Pembukaan kampus Universitas Monash di Jakarta, janji bahwa kesepakatan perdagangan bebas menawarkan lebih banyak kepastian peraturan untuk investasi dan penekanan pada kerja sama yang lebih erat, persahabatan dan kepentingan bersama pada saat kompetisi kekuatan besar meningkat—semuanya harus disambut baik.

Perbandingan Presiden Jokowi terhadap Indonesia dan Australia sebagai pahlawan super dalam film Marvel Avengers: Endgame—di mana “kekuatan persatuan yang baik” untuk mengalahkan musuh bersama—mengungkapkan sentuhan yang cerdas, dan kesadaran akan lingkungan strategis yang menantang di Asia Tenggara.

Sumber: Brisbane Times

Baca juga: Ahli Memprediksi Jakarta Kota Terpadat Tahun 2030, Mengalahkan Tokyo