Pada tanggal 24 Juli kemarin Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwalikan Rakyat menggelar rapat kerja untuk membahas pendapat akhir mini fraksi dan mengambil keputusan terhadap Rancangan UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dari hasil diskusi, 9 dari 10 fraksi setuju membawa Perppu ke pembahasan tingkat II di Paripurna untuk dijadikan Undang Undang. Fraksi tersebut diantaranya adalah PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasional Demokrat dan Hanura.

Pada awalnya, Partai Gerindra menyetujui akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tetapi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP). Tapi pada akhrnya, seluruh fraksi setuju Perppu dibawa ke pembahasan tingkat II ke Rapat Paripurna untuk diagendakan selanjutnya.

Sri Mulyani mengaku senang dengan keputusan DPR yang akhirnya menyetujui Perppu ini karena menurutnya, melalui Perppu ini Direktorat Jenderal Pajak bisa mengakses data nasabah perbankan untuk keperluan sektor perpajakan. Menurutnya, informasi tersebut bukan hanya untuk kepentingan pertukaran informasi, tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Sebagai informasi, melalui aturan ini data nasabah bank yang bisa diakses Ditjen Pajak adalah yang memiliki saldo di atas Rp 1 miliar. Ini agar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.307 triliun dalam APBN 2017 bisa tercapai.

Pemerintah berharap dengan adanya Perppu ini tidak membuat nasabah takut menyimpan uang di bank karena nantinya akan berdampak luas pada perekonomian Indonesia. Aturan Automatic Exchange of Information (AEoI) digunakan untuk mendorong basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra, mendukung pengumpulan pajak, menciptakan keadilan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, serta memenuhi komitmen Indonesia ikut AEoI.

Menurut Sri Mulyani, jika penerimaan pajaknya terus kurang, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak transparan, sebagai tax haven, tempat pencucian uang, dan tempat pendanaan teroris. Selain itu, Indonesia tidak bisa mencapai competitiveness untuk EODB, tidak memperoleh informasi keuangan Wajib pajak Indonesia di luar negeri, sehingga timbul ketidakadilan.

Apa Anda setuju dengan adanya Perppu  baru ini?

Baca juga: Ditjen Pajak Mengintegrasi Kartu NPWP, Passpor, BPJS Menjadi Satu

Undang Undang Arsitek (UU) akhirnya disahkan oleh DPR setelah diusulkan dan ditetapkan dalam bentuk RUU Arsitek pada 17 Maret 2016. Melalui Surat R31/Pres/05/16 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2016, Presiden telah menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membahas RUU arsitek dengan DPR RI

Pada rapat kerja 10 Juli lalu, semua fraksi DPR menyepakati naskah undang undang arsitek sehingga dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang dijadwalkan pada tanggal 11 Juli. RUU ini diharapkan akan membantu peningkatan kompetensi dan memberi penguatan sumber daya arsitek dalam menghadapi persaingan global.

Artinya, persyaratan praktek arsitek harus dilakukan melalui uji kompetensi agar bisa mendapatkan surat keterangan kompetensi. Ini untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dan memberi pengakuan kepada organisasi profesi yang mandiri dan independen agar memiliki jaringan dan diakui oleh organisasi profesi serupa, baik regional maupun internasional.

Selain itu, RUU arsitek ini juga sebagai kode etik profesi  sebagai pedoman dan landasan tingkah laku untuk menjamin kelayakan dan kepatutan praktik.

Undang Undang Arsitek diresmikan

Pemerintah Akan Membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI)

Setelah Undang Undang Arsitek diresmikan, pemerintah juga akan segera membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI). Ini untuk menjaga profesionalisme dan kompetensi di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa DAI akan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam pelaksanaannya.

Tugas DAI nantinya meliputi sertifikasi dan registrasi arsitek sebelum terjun ke lapangan. Pembentukan ini karena ada kekhawatiran jika sertifikasi dan registrasi dilakukan oleh IAI, seperti misalnya untu kepentingan bisnis atau politik di tubuh IAI. Hal ini tentu bisa berpengaruh terhadap proses sertifikasi. Karena itulah DAI dianggap pihak netral dalam menentukan apakah arsitek layak disertifikasi.

Baca juga: Tips Tinggal di Tempat Kecil Dari Arsitek dan Desainer Interior New York