Pada tanggal 24 Juli kemarin Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwalikan Rakyat menggelar rapat kerja untuk membahas pendapat akhir mini fraksi dan mengambil keputusan terhadap Rancangan UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dari hasil diskusi, 9 dari 10 fraksi setuju membawa Perppu ke pembahasan tingkat II di Paripurna untuk dijadikan Undang Undang. Fraksi tersebut diantaranya adalah PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasional Demokrat dan Hanura.

Pada awalnya, Partai Gerindra menyetujui akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tetapi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP). Tapi pada akhrnya, seluruh fraksi setuju Perppu dibawa ke pembahasan tingkat II ke Rapat Paripurna untuk diagendakan selanjutnya.

Sri Mulyani mengaku senang dengan keputusan DPR yang akhirnya menyetujui Perppu ini karena menurutnya, melalui Perppu ini Direktorat Jenderal Pajak bisa mengakses data nasabah perbankan untuk keperluan sektor perpajakan. Menurutnya, informasi tersebut bukan hanya untuk kepentingan pertukaran informasi, tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Sebagai informasi, melalui aturan ini data nasabah bank yang bisa diakses Ditjen Pajak adalah yang memiliki saldo di atas Rp 1 miliar. Ini agar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.307 triliun dalam APBN 2017 bisa tercapai.

Pemerintah berharap dengan adanya Perppu ini tidak membuat nasabah takut menyimpan uang di bank karena nantinya akan berdampak luas pada perekonomian Indonesia. Aturan Automatic Exchange of Information (AEoI) digunakan untuk mendorong basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra, mendukung pengumpulan pajak, menciptakan keadilan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, serta memenuhi komitmen Indonesia ikut AEoI.

Menurut Sri Mulyani, jika penerimaan pajaknya terus kurang, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak transparan, sebagai tax haven, tempat pencucian uang, dan tempat pendanaan teroris. Selain itu, Indonesia tidak bisa mencapai competitiveness untuk EODB, tidak memperoleh informasi keuangan Wajib pajak Indonesia di luar negeri, sehingga timbul ketidakadilan.

Apa Anda setuju dengan adanya Perppu  baru ini?

Baca juga: Ditjen Pajak Mengintegrasi Kartu NPWP, Passpor, BPJS Menjadi Satu

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berencana akan mengintegrasi identitas dimana Nomor Pokok Wajib Pajak akan menjadi satu dengan SIM, paspor, BPJS hingga debit rekening. Kartu single identitas tersebut akan berada di platform aplikasi bernama Kartu Indonesia Satu, atau Kartin1.

Kartu ini tercipta karena ide dari pemenang lomba ‘Andai Saya Jadi Dirjen Pajak’ yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak beberapa waktu lalu. Ada empat pemenang yang menyebut ingin memiliki NPWP serbaguna yang bisa membayar BPJS, SIM, dan semuanya.

Dari ide tersebut, Ditjen Pajak lalu mengembangkannya menjadi kartu NPWP yang terintegrasi dengan kartu-kartu lainnya. Kenapa namanya Kartin1? Kartin1 adalah kartu Indonesia satu agar masyarakat mendapatkan semua manfaatnya. Alasan kedua adalah karena Kartini adalah nama pejuang perempuan . Selain itu, Indonesia belum pernah memiliki identitas tunggal, padahal pajak membutuhkan identitas yang benar.

Tetapi, Ditjen Pajak belum menemui kata sepakat dengan instansi lain yang ingin mengintegrasikan data dan produknya. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada instansi kementerian dan lembaga atau perusahaan manapun bisa mengintegrasikannya.

Apa keuntungannya jika semua identitas tergabung menjadi satu kartu?

• Masyarakat hanya membawa satu kartu
• Nantinya, ketika lapor SPT di kios, jika Ditjen ada kerja dengan bank dan instansi lainnya, maka kartu ini terbuat integrasi sehingga bisa menjadi suatu program pajak, misalnya mendapatkan poin.
• Masyarakat bisa mengecek status kewajiban pajaknya
• Bisa digunakan sebagai alat transaksi seperti ATM atau layanan BPJS

Bagaimana pendapat Anda tentang rencana Ditjen Pajak ini? Berikan jawaban Anda di kolom komen kami.

Sumber: Detik Finance