PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan membangun 3.000 unit apartemen di kawasan Depo kereta ringan (Light Rail Transit/ LRT) Kelapa Gading, Jakarta Utara. Direktur Utama Jakpro, Satya Heragandhi, mengatakan bahwa saat ini pembangunan tersebut masih direncanakan.

Rencananya Jakpro akan membangun hunian dengan unit luasnya 36 meter persegi. Yang membedakan Depo Kelapa Gading dengan yang lain adalah bahwa Depo ini sudah memiliki fondasi untuk membantung 3.000 unit apartemen ukuram 36 meter persegi.

Pembangunan direncanakan akan dimulai setelah Asian Games 2018 bulan Agustus nanti, kira-kira pada akhir tahun 2018. Lahan yang digunakan untuk hunian ini sebesar 3 hektar dan merupakan bagian kawasan Depo yang luasnya 9,6 hektar.

Nantinya akan dibangun tiga hingga lima tower dimana jika ada lima tower maka tingginya sekitar 15 hingga 16 lantai, sedangkan tiga tower tingginya 20 lantai. Harga per meternya diperkirakan sekitar Rp 7 juta hingga Rp 8 juta.Jika dihitung dari biaya konstruksi pembangunan dan lahan, Satya memperkirakan harga per unitnya di kisaran Rp 500 juta.

Hunian ini juga akan mentargetkan pada kalangan kelas menengah karena konsep hunian tersebut merupakan area apartemen dan komersial yang mendukung aktivitas di sekitarnya. Target pasarnya antara lain adalah orang-orang yang mengandalkan transportasi umum, karyawan yang baru mulai kerja, atau pasangan yang baru menikah atau pasangan yang memiliki tidak lebih dari satu anak.

Selain dijual, rencananya hunian ini juga akan disewakan dengan kisaran Rp 2juta/bulan. Angka ini dianggap ideal untuk masyarakat berpengahsilan menengah.

Satya juga menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah hunian ini akan menggunakan konsep DP Rp 0 atau tidak, karena harus melihat kapasitas SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Ia juga menjelaskan bahwa walau Pemprov DKI memberikan arahan agar hunian bisa menerapkan skema DP Rp 0, tapi yang membatasinya adalah kapasitas SPPL tersebut.

Baca juga: Waktunya Kaum Milenial Membeli Rumah di Jalur LRT & MRT

Sumber: Detik Finance

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memberitahukan tentang wacana pajak kemacetan, atau congestion tax, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman – M.H. Thamrin. Menurutnya, pajak ini sudah ada di luar negeri karena tujuannya adalah agar semakin banyak masyarakat yang beralih ke angkutan umum.

Lanjutnya, pajak kemacetan ini akan diterapkan lewat electronic road pricing atau ERP. (Baca Juga : ERP di Jakarta) Karena itu, semua kendaraan yang melewati Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin akan dikenakan biaya. Biaya tersebut ditentukan berdasarkan kepadatan jalan; semakin padat kendaraan, semakin tinggi biaya yang dikenakan.

Pajak Kemacetan

Pajak ini bukan hanya untuk mobil saja, tetapi juga untuk sepeda motor. Ini agar masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi publik sehingga bisa mengurangi kemacetan. Sandiaga Uno ingin sistem ERP berlaku secepatnya. Saat ini, sudah ada enam perusahaan yang mengikuti lelang untuk menjadi pengelolanya.

Wacana ini dinilai positif oleh pengembang PT Duta Paramindo Sejahtera. Marketing Director Jeffry Yamin, mengatakan bahwa pengenaan pajak kemacetan di jalan-jalan utama itu bisa membatasi jumlah pengguna jalan utama.

Selain bisa digunakan untuk subsidi bagi pengguna sistem transportasi massal, pajak tersebut bisa mendorong masyarakat untuk mencari hunian yang berdekatan dengan tempat kerja. Karena itu, menurutnya pajak kemacetan ini akan mendorong sektor apartemen di dalam kota yang dekat dengan tempat kerja.

Pajak yang bersifat wajib itu membuat masyarakat untuk memilih membatasi gerak, sehingga mencari hunian vertikal yang dibangun dengan konsep kehidupan terintegrasi. Pengembang apartemen Green Pramuka tersebut juga mengatakan bahwa sifat para generasi milennial cenderung ingin praktis, sehingga mencari hunian terpadu yang dekat dengan pusat-pusat bisnis dan gaya hidup, serta kampus.

Tambahnya lagi, ide pengenaan pajak tersebut seharusnya dikenakan di seluruh jalur utama Jakarta yang sudah ada layanan angkutan massal. Bagaimana menurut Anda, apakah setuju bahwa dengan wacana pajak kemacetan ini akan mengurangi kemacetan?

Baca juga: Ditjen Pajak Mengintegrasi Kartu NPWP, Passpor, BPJS Menjadi Satu