Program 1.000 tower rusun fase pertama tidak berhasil
Dikatakan oleh Head of Advisory Jones Lang LaSalle Vivin Harsanto kepada detik Finance bahwa Program 1.000 tower rusun di masa pemerintahan Presiden SBY tidak berhasil. Dari target yang diharapkan, hanya 138 tower yang terealisasi hingga terbangun atau hanya 13% dari target. Hal ini karena kepemimpinan Presiden SBY-JK berakhir di tahun 2009 sedangkan realisasi program yang dicanangkan sekitar tahun 2006-2012.
Rusunami yang berhasil dibangun saat ini contohnya adalah Apartemen Mutiara Bekasi, Apartemen The Edge Superblock di Bandung, Apartemen Puncak Permai Surabaya, Apartemen Sky View Serpong, Kalibata City, dan Kebagusan City di Jakarta.
Menurut Vivin, selain tidak tercapainya jumlah tower, indikator ketidakberhasilan program ini dilihat dari tidak terpenuhinya target penerima unit hunian yang seharusnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi malah jatuh ke tangan spekulan properti atau investor.
Dua hal utama yang menyebabkan jauhnya realisasi program ini dari target adalah karena ketersediaan lahan. Menurutnya, tidak ada kejelasan mengenai lahan sehingga realisasi pembangunan tidak bisa maksimal. Kedua adalah masalah pelaksanaannya; menurutnya program 1.000 tower rusun itu tidak dibarengi dengan penunjukkan lembaga atau badan usaha yang beranggung jawab melaksanakan pembangunan.
Kalaupun ada, menurutnya tidak ada insentif yang diberikan sehingga kontraktor akhirnya lebih tertarik untuk membangun hunian komersial yang lebih menguntungkan.
Program 1.000 Tower Rusun Siap Dihidupkan Kembali
Pemerintahan Presiden Jokowi-JK menyatakan siap menghidupkan kembali program 1.000 tahap pertama. Menurut Wakil Presiden JK, Gubernur DKI Jakarta telah siap menjalankan program tersebut, dan pemerintah pusat akan membantu penyediaan lahan.
Diharapkan, dengan adanya Undang-Undang yang akan dicanangkan tentang pembebasan lahan untuk kepentingan masyarakat, pemerintah bisa memiliki nasib yang lebih baik. Sementara di bidang pelaksanaan, pemerintah sudah lebih matang dalam melakukan perencanaan dan sudah ada kejelasan di sisi penugasan tanggung jawab.
Menurutnya, sekarang ini semua tergantung pelaksanaan pemerintah di lapangan; tidak ada jaminan akan lebih berhasil, tetapi dengan adanya rencana dan usaha mengatasi kendala-kendala, kemungkinan gagal pun lebih kecil.