Seperti yang diketahui, hukum yang mengatur tentang pemilikan properti asing atau pemilikan properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia telah disahkan pada bulan April lalu. Peraturan yang dibuat Menteri ATR/BPN sebelum ini, Ferry Mursyidan, adalah lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015. Peraturan ini diharapkan akan mendorong investasi orang asing di Indonesia. Menurutnya, investor asing membutuhkan fasilitas perumahan untuk bisa mendukung …

Minggu lalu ditetapkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPM) mengeluarkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing. Aturan baru itu dituang ke dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 tentang cara memberi, melepas, atau mengalihkan hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Peraturan ini merupakan peraturan lanjutan dari Peraturan Pemerintah …

Setelah diteliti, ternyata Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia hanya berdampak di Batam, Bintan, dan Bali. Ketiga kawasan yang diberi julukan “3B” itu memang merupakan tujuan wisata oleh orang asing. Tidak heran, banyak orang asing yang membeli properti di daerah tersebut termasuk pembelian apartemen di Bali. Ketua …

Berdasarkan survei dari US News berjudul 2018 Best Countries diketahui bahwa Indonesia berada di urutan ke dua di bawah Filipina sebagai negara terbaik untuk investasi. Survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pilihan para pemodal asing untuk investasi. Ditambah lagi, laporan Oxford Economics Global Cities 2030 menyatakan bahwa perekonomian Jakarta dalam 12 tahun mendatang, diperkirakan akan menyaingi Singapura, Bangkok, bahkan Hong Kong. Pada tahun …

Melanjuti artikel kami berjudul ‘Peraturan Hak Kepemilikan Properti Asing Telah Ditetapkan‘ maka diketahui bahwa saat ini pemerintah berencana melonggarkan status kepemilikan apartemen bagi warga negara asing (WNA). Sebelumnya, WNA hanya bisa memiliki apartemen dengan status hak pakai, tetapi dalam waktu dekat bisa memilikinya dengan status hak guna bangunan (HGB). Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional …

Mesikipun peraturan pemilikan properti asing sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 29 tahun 2016, perbankan masih mempertimbangkan beberapa resiko jika membiayai properti asing. (Baca juga: Peraturan Hak Kepemilikan Properti Asing Telah Ditetapkan) Melalui acara Forum Group Discussion (FGD) “Kepastian Implementasi Kebijakan Kepemilikan Properti oleh Orang Asing” …

CEO Leads Property Indonesia, Hendra Hartono, mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kelebihan dari sisi bisnis yang tidak ada di negara lain. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi ekonominya, saat ini Indonesia memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Ekonomi Indonesia adalah terbesar di kawasan Asia Tenggara pada sektor properti dengan potensi perkembangan yang luar biasa. Walaupun beberapa tahun ini sedikit …

Artikel kami berjudul Peraturan Hak Kepemilikan Properti Asing Telah Ditetapkan menjelaskan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPM) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan Menteri itu mengatur tentang cara memberi, melepas, atau mengalihkan hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Peraturan Menteri ini juga mengatur lebih detil mengenai klasifikasi …

Karena lokasinya yang dekat dengan Singapura, Batam merupakan salahs atu pusat bisnis dan keuangan di dunia. Permintaan akan rumah dan apartemen di kota ini semakin meningkat. Dengan harga lahan dan properti yang masih murah, makin banyak investor asing yang tertarik membeli properti di Batam. Menurut Kompas Properti, harga sewa apartemen di Batam masih sekitar Rp 22,5 juta per meter persegi per …

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito mengatakan kepada Sindo bahwa Ia menyambut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung usulan persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) yang memperbolehkan kepemilikan asing di industri properti. Namun, menurutnya, dengan diperbolehkannya orang asing memiliki properti harus dibawa terlebih dahulu ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengatur hak pakai, sehingga Peraturan Pemerintah (PP) pun harus diubah …